Kepala BPJS Babar Sebut Tunggakan ke RSUD Rp 1,4 M Hanya Masalah Bank

Hukum Lokal
-foto ilustrasi–

Forumkeadilanbabel.com, Muntok — Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason Yudi Widyansah melalui Humas RS Rangkuti mengklaim jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum membayar tunggakan ke kas rumah sakit ini terhitung sejak Mei 2018 sebesar Rp 1,4 Miliar.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat, Selasa, (18/09/2018).

Namun pertanyaan humas ini justru dibantah Kepala BPJS Bangka Barat, Heru Tafsir yang menyebut tunggakan tersebut sebenarnya sudah dibayarkan per 17 September kemarin, hanya kemungkinan masih dalam proses bank.

Sebelumnya Rangkuti juga menjelaskan RSUD Sejiran Setason jika saat ini sudah berbentuk Badan Layanan Unit Daerah (BLUD). ” Jadi tidak bisa mengharapkan dari sisi yang lain, yaitu hanya dua sumber,” terang Rangkuti dihadapan anggota DPRD.

BACA JUGA :  Besok, Asrama Haji dan BLK Jadi Lokasi Isoter

“Yang pertama itu BPJS dan yang kedua itu pasien umum, dan pasien umum itu sedikit sekali, dan pembayaran pada bulan Mei itu sudah fix, sudah di Acc, di bayar, dan kata BPJS sudah di bayar, namun kami cek di keuangan itu belum masuk,” ujar Rangkuti menyinggung dua sumber yang dimaksud.

Rangkuti mengatakan, pada prinsipnya RSUD Sejiran Setason tidak membedakan pelayanan. Artinya menurut dia, terkait dengan tunggakan BPJS ini, rumah sakit umum daerah ini tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Sementara itu, menanggapi keterangan klaim tunggakan humas RSUD Sejiran Setason Rangkuti, Kepala BPJS Kabupaten Bangka Barat, Heru Tafsir menjelaskan, bahwa pembayaran tunggakan Rp. 1,4 Miliar kemungkinan masih dalam proses pembayaran oleh Bank. Sementara untuk pembayaran Bulan Juni sampai dengan Juli masih dalam tahap verifikasi sehingga belum bisa dikatakan sebagai tunggakan.

BACA JUGA :  Pengurus Pusat Dukung Penuh Inaker Daerah Laporkan PT PMM Ke Presiden

“Itukan Rp 1,4 Miliar dan itu sudah kami bayarkan pada tanggal 17 kemarin, (17 September 2018, red), kemungkinan karena beda bank, jadi mungkin belum sampai ke RSUD. Untuk bulan Juli dan Juli belum ada verifikasi yang penuh jadi itu bukan di katakan tunggakan,” ujar Heru.

Menanggapi penjelasan ini Ketua DPRD Bangka Barat, Hendra Kurniadi menjelaskan jika keuangan BPJS memang sedang dalam masalah. Dan hal ini menurut Hendra bukan merupakan rahasia umum. Karena itu Hendra berharap ada solusi disamping pemkab juga harus mengambil sikap serta harus segera membahas hal ini dalam rapat pemerintah daerah. (Rudy)

(FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.