Sedangkan untuk Kabupaten Bangka jumlah TPP ASN sekitar Rp127 miliar, gaji hononer sekitar Rp8 miliar/bulan dikalikan 12 bulan total sekitar Rp96 miliar. Jadi total TPP ASN dan gaji honorer saja setahun sekitar Rp223 miliar. Belum lagi ditambah gaji Anggota DPRD Bangka.
Sedangkan APBD murni hanya Rp120 miliar.
M Haris menegaskan dengan tidak memberhentikan para hononer adalah langkah yang sangat bijak.
“Ini adalah solusi kemanusiaan. Ini langkah terakhir yang diambil. Saya pikir, secara rasional siapapun akan melakukan langkah yang terbaik ini. Secara teknis nanti bagaimana para honorer bekerja artinya jam kerjanya akan diatur lebih lanjut,” kata M Haris.
Untuk diketahui saat ini di lingkungan Pemkab Bangka, berdasarkan data Agustus 2024, non ASN berjumlah 4.493. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.174 data base dan sebanyak 1.319 non data base.
Lalu, berapa jumlah ASN di lingkungan Pemkab Bangka? Dari penelusuran jumlah ASN di lingkungan Pemkab Bangka sebanyak 3.323. Tenaga hononer idealnya maksimal setengah dari jumlah ASN. Sebab, honorer berfungsi sebagai tenaga bantu.
Sekedar untuk diketahui, honorer tersebut diangkat pada era sebelumnya. Ketika M Haris ditunjuk jadi Pj Bupati tenaga kontrak dikurangi sebanyak 92.
Hingga berita ini dipublish pihak terkait dalam upaya konfirmasi. (*)
