JAKARTA – Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memunculkan berbagai dinamika politik soal tokoh yang pantas dan bisa memimpin Jakarta. Merespon itu Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jakarta menggelar diskusi publik di Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Ketua Pengurus Daerah JMSI Jakarta, Wayan Sudane, menjelaskan tujuan acara diskusi adalah untuk merinci berbagai kemungkinan yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terlebih terkait peristiwa putusan MK yang yang kemudian didiskusikan berbeda di DPR.
“Dinamika politik hari ini sangat dinamis jelang Pilkada. Terkhusus di Jakarta yang menjadi pusatnya Indonesia. Maka diskusi ini bisa menjadi ruang untuk publik Jakarta lebih mengenal siapa yang nantinya akan memimpin mereka,” ujar Wayan.
“Apalagi kemarin (Selasa, 20/8) ada kejutan baru dari MK. Meskipun hari ini Baleg DPR rapat membahas hal itu dan sepertinya sedikit bertentangan dengan putusan MK kemarin. Jadi semakin banyak kemungkinan yang akan terjadi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, acara diskusi yang digelar mengusung tema ‘Siapa Layak Pimpin Jakarta?’ itu menghadirkan dua tokoh pengamat politik yakni Prof. Ikrar Nusa Bhakti dan Ujang Komarudin sebagai narasumber.
Pada kesempatan tersebut, Ikrar Nusa Bhakti menyoroti soal koalisi besar KIM Plus yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai tindakan yang tidak lazim. Bahkan, Ia menyebutnya sebagai bagian permainan politik elit yang menciptakan ‘tirani minoritas’ dan ‘dictator mayoritas’.
“Tindakan dari KIM Plus saya kira sebagai tindakan yang tidak lazim dalam demokrasi. Buat saya itu adalah bagian dari permainan elit politik, atau yang saya menyebutnya sebagai tirani minoritas,” ujarnya.
“Kumpulan 12 partai politik ini juga berarti masuk ke dalam apa yang disebut sebagai diktator mayoritas. Di era orde baru kita memakai istilah itu,” imbuh Prof. Ikrar.
