Sebagai contoh kata Bang Sus, di OPD Diknas setelah dilakukan verifikasi ternyata data tenaga honorer di situ ada honorer APBN ada honorer APBD.
“Ada P3K dan itu sudah dilepas semua, dan total honorer APBD di situ hanya 1052 orang. Begitu juga ASN, dari guru TK sampai SMP sebanyak 2054, itu belum termasuk TU dan sebagainya. Termasuk juga di Dinkes, ada tenaga honorer baik berprofesi dokter maupun tenaga kesehatan itu, honornya pakai APBN, sehingga tidak membebani APBD. Jadi dari data ini memang sebaiknya anggota Dewan memanggil semua OPD, sehingga masyarakat tidak resah, ASN, tenaga honorer dan kita semua sama bahwa ada kejelasan data base di Kabupaten Bangka ini, ” beber Bang Sus.
Perlunya verifikasi data base jumlah ASN dan tenaga honorer kata Bang Sus agar Kabupaten Bangka ini kondisinya kondusif.
“Terlebih saat ini suhu politik kian panas mendekati Pilkada. Jangan sampai pihak pihak yang tidak senang dengan salah satu Cakada, akhirnya memanfaatkan isu soal jumlah tenaga honorer yang belum terverifikasi data basenya di masing masing OPD untuk menyerang calon kepala daerah tertentu, ” pungkas Bambang Susilo.
Diketahui, dari data yang dikeluarkan BKD Kabupaten Bangka, per Agustus 2024 terdata jumlah tenaga honorer atau PHL yang masuk dalam database ada 3.174 orang dan non database ada 1.319 orang. Jadi jumlah tenaga honorer di Pemkab Bangka totalnya ada 4.493 orang.
Idealnya jumlah tenaga honorer itu setengah dari jumlah PNS. Namun di Pemkab Bangka jumlah PNS ada 3.323 orang, PPPK sekitar 696 orang sedangkan honorer ada 4.493 orang.
“Jadi dana yang harus kita siapkan sekitar Rp200 miliar dalam satu tahun, sedangkan kita hanya sanggup membayar itu Rp120 miliar saja. Kita memang harus mencari akal bagaimana kita bisa keluar dari defisit itu,” kata PJ Bupati M. Haris belum lama ini. (Red)
