BANGKA — Fenomena kotak kosong dalam Pilkada serentak yang akan digelar November mendatang kian mengemuka. Ada sebagian orang yang menilai kalau kotak kosong yang menang akan berbahaya bagi masyarakat karena Notabene Pemimpinnya adalah Penjabat yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri yang dinilai tidak tahu dengan kondisi masyarakat setempat.
Hal tersebut dikatakan Subandi selaku ketua karang taruna Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat.
” Fenomena kotak kosong akhir-akhir ini tidak baik terhadap proses dan perkembangan demokrasi di daerah. Jikalau kotak kosong menang dalam pilkada nanti maka anggaran sebesar Rp43 miliar yang disiapkan oleh KPU Bangka akan menjadi sia-sia dan mubazir.” ujar Subandi saat dibincangi sejumlah media di Sungailiat, Selasa (3/9/24).
” Kita telah memakai biaya besar untuk Pilkada. Jika Pilkada diulang, berarti kita akan anggarkan lagi Rp43 miliar, pemborosan itu namanya. Akan tetapi kalau tidak ada pilkada ulang, berarti Bupati kita nanti bukan pilihan masyarakat, namun ditunjuk oleh Kemendagri, yakni penjabat kepala daerah,” sambung Aswan sapaannya.
Aswan menilai, penjabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri tidak memiliki kekuasaan penuh untuk berbuat membangun Kabupaten Bangka.
” Penjabat kepala daerah tidak punya kekuasaan, dan dia tidak tahu bagaimana kehidupan sosial masyarakat Bangka, berarti dia nanti memimpin kita rakyat kecil ini kan meraba-raba dahulu alias coba-coba. Ini yang ngerinya pak. Terbukti kan, Pj Gubernur Babel kita saja sampai empat kali gonta-gant,” sambungnya khawatir.
Subandi menegaskan, Karang Taruna Sinar Jaya Jelutung dalam waktu dekat ini akan terjun ke masyarakat untuk mensosialiaskan penolakan terhadap kotak kosong.
Ia juga meminta masyarakat agar dapat berpikir secara cerdas dan lebih terbuka terkait betapa bahayanya kalau kotak kosong yang menang dalam Pilkada nanti.
