DPRD Babel Gelar Paripurna Laporan Keterangan LKPJ Akhir Masa Jabatan Pj Gubernur dan Pembentukan Pansus Tata Kelola Timah

PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kep. Babel menggelar rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) non Perda terkait Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan, serta penyampaian nama-nama anggota Pansus tersebut tahun 2025, di gedung DPRD Provinsi Babel, Senin (17/3/25).

Rapat paripurna ini dihadiri Pj Gubernur Babel Sugito, Pimpinan dan anggota DPRD Babel, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Dalam laporan keterangan LKPJ nya, Pj. Gubernur Sugito, memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi selama menjabat.

Sugito menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ ini dilakukan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tiga bulan sebelum tahun berjalan setelah akhir tahun anggaran.

Alhamdulillah, kita eksekutif sesuai dengan timing tadi, tepat kita juga di bulan Maret sudah bisa menyampaikan di DPRD ini,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut, Sugito menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Provinsi Babel, antara lain:
Perekonomian Daerah: APBD Babel mengalami defisit, sehingga diperlukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

“APBD kita juga mengalami defisit yang tentunya perlu juga terobosan-terobosan. Kemudian soal kemiskinan, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten sampai pada level desa. Dan tentunya itu kalau bisa dilakukan persoalan-persoalan yang ada tadi segera bisa kita atasi bersama,” jelasnya.

Selain tantangan, Sugito juga menyampaikan berbagai capaian yang diraih selama masa jabatannya, termasuk penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat terkait daya saing daerah.

Transisi Kepemimpinan dan Sinergi
Sugito juga menyinggung tentang transisi kepemimpinan di Provinsi Babel, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil pemilihan gubernur. Ia menekankan pentingnya menghormati hasil demokrasi dan bersinergi untuk membangun daerah.

“Karena saat ini sudah terpilih gubernur terpilih, artinya gubernur terpilih sudah diputuskan oleh MK, artinya apapun itulah pemimpin kita, siapapun beliau, artinya harus kita hormati. Dan harus kita akui bahwa itu adalah penerus estafet kepemimpinan di Kepulauan Bangka Blitong. Jadi sudah tidak perlu lagi polemik-polemik yang lain-lain-lain, ini intinya hasil demokrasi sudah memutuskan ini. Semuanya harus bersinergi, gayung bersambut untuk berkolaborasi membangun negeri serumpun sebalik ini. Dan sebagai komandannya adalah gubernur nanti yang mungkin akan sebentar lagi dilantik,” tegasnya.