Pilkada Serentak Tahun 2024, Angka Golput dan Surat Suara Tidak Sah Tinggi, Elemen Masyarakat Ini Minta Anggaran di KPU Diaudit

“Kami Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar ini dilakukan audit menyeluruh. Kita libatkan BPK RI, audit penggunaan APBD ini, hibah ini. Saya lihat kok temuan BPK penyelenggaraan BPK banyak mereka nyolong. Tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12) seperti dikutip CNN Indonesia.”

Dia mencontohkan pembagian formulir C6 atau undangan memilih yang tak merata. Menurut Bambang, ada laporan dari beberapa daerah masyarakat tak menerima undangan itu.

Padahal, ada anggaran sosialisasi yang sudah disiapkan. Bambang tak terima jika KPU hanya menjawab isu ini dengan menyediakan alternatif datang ke TPS bisa menggunakan e-KTP.

Bambang mengatakan audit tak hanya menyoroti penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dia berkata DPR harus memikirkan efektivitas KPU, Bawaslu, dan DKPP setelah pemilu dan pilkada serentak digelar tahun ini.

“Abis ini mereka nganggur. Mau hitung DPT pilkades? Kan enggak masuk akal. Kami di akan bahas fraksi kami apakah KPU dan Bawaslu akan tetap permanen ataukah ad hoc,” ujarnya.

Dia mengusulkan DPR membentuk panitia kerja (panja) Pilkada Serentak 2024. Panja itu akan memeriksa kerja-kerja para penyelenggara pemilu.(red)