4. Beban bagi Aparat Penegak Hukum
Jaksa dan penyidik yang telah bekerja keras menyusun kasus sering kali merasa demotivasi ketika hasil kerja mereka tidak membuahkan vonis yang sesuai dengan fakta hukum.
5. Kesenjangan dalam Sistem Hukum
Jika ada indikasi bahwa vonis bebas tersebut disebabkan oleh pengaruh eksternal, seperti intervensi politik atau korupsi dalam proses peradilan, maka hal ini mempertegas perlunya reformasi di sistem peradilan.
“Adapun saran dari saya, Langkah strategis untuk meminimalkan Dampak Negatif yaitu penguatan Argumentasi Hukum. Jaksa dan penegak hukum perlu menyusun dakwaan yang lebih kuat dan berbasis bukti, sehingga sulit dibantah dalam pengadilan,” sarannya.
Selanjutnya, kata Marshal Reformasi Yudisial.
Diperlukan langkah reformasi untuk meningkatkan transparansi, independensi, dan akuntabilitas hakim dalam memutus perkara.
“Pengawasan dan Evaluasi Yurisprudensi
Mahkamah Agung perlu memastikan yurisprudensi yang digunakan benar-benar mencerminkan keadilan dan penegakan hukum yang objektif, ” sebut dia.
Tat kalah pentingnya, edukasi Publik.
Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses hukum untuk mengurangi misinformasi yang dapat merusak kredibilitas peradilan.
“Mengatasi dampak vonis bebas dalam kasus korupsi memerlukan sinergi antara lembaga peradilan, penegak hukum, dan masyarakat sipil,” pungkasnya.