Terkuak! Erzaldi Ternyata Sudah Usulkan Pencabutan Perizinan HTI Milik PT BRS

PANGKALPINANG – Adanya polemik terkait penolakan masyarakat atas keberadaan Hutan Tanam Industri (HTI) milik PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) hingga saat ini masih terus bergulir.

Menjawab, pemberitaan yang berkembang -audiensi masyarakat bersama wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming- yang mencuatkan kalau mantan Gubernur Bangka Belitung (2017-2022), Erzaldi Rosman Djohan, telah melakukan perpanjangan izin HTI milik PT BRS itu.

Sebagai hak jawab -sekaligus meluruskan pemberitaan- bahwa, Erzaldi Rosman Djohan secara tegas membantah pernyataan dari Wakil Bupati Bangka Barat tersebut.

Dikatakan Erzaldi, selama menjabat sebagai Gubernur Babel sedari 2017-2022, dirinya bahkan telah melayangkan 2 kali usulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar izin HTI milik PT BRS dapat dicabut.

“Saat itu, Pemerintah Daerah melalui Gubernur, telah meminta kepada pihak kementerian agar mencabut izin sebagaimana yang sudah diterbitkan oleh kementerian sebelumnya,” kata Erzaldi sekaligus menjawab oemberitaan yang berkembang. Sabtu (27/07/2024).

Adapun surat usulan pencabutan itu yang pertama, dengan nomor : 522/0326/DLHK, Pangkalpinang pada tanggal 09 Mei 2022, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Erzaldi Rosman Djohan dan ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Perihal sehubungan dengan terbitnya lzin IUPHHK-HTI PT Bangun Rimba Sejahtera diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.336/Menhut-II/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.594/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 8 September 2021.

Dimana paragraf terakhir dalam surat itu berbunyi, bahwa PT Bangun Rimba Sejahtera belum melaksanakan kemitraan cetak sawah dengan masyarakat yang berada di areal PBPH.

Berkenaan dengan hasil tersebut di atas serta memperhatikan tindak lanjut terhadap kewajiban kemitraan dengan masyarakat di areal efektif tanaman dengan tujuan untuk pemberdayaan dan peningkatkan kesejahteraan yang belum dilaksanakan oleh PT Bangun Rimba Sejahtera, dengan ini kami bermaksud mengusulkan kepada lbu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilakukan pemberian sanksi teguran/
pembekuan/pencabutan terhadap PBPH PT Bangun Rimba Sejahtera sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.