FKB.COM, JAKARTA – Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama Panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Badan Usaha Pelabuhan kunjungi Kementerian Perhubungan RI guna berkonsultasi dan mensinkronisasikan draft ranperda terhadap program-program dan regulasi yang ada di Kementrian Perhubungan RI, Selasa (14/05/24).
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Beliadi,Heryawandi, Hellyana, Anggota Pansus Hendriyansen, Matzan, Rustamsyah, Harianto, Firmandyah, Tony Purnama, Dinas Perhubungan dan Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Babel.
Membuka diskusi Wakil Ketua I Beliadi yang juga sekaligus sebagai pimpinan rapat mengatakan perlunya berkonsultasi terkait ranperda Badan Usaha Pelabuhan ke Kementerian Perhubungan RI.
“Draft ranperda Badan Usaha Pelabuhan ini belum memuat informasi secara global tentang kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kepelabuhan” ujarnya.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra dapil Belitung & Belitung Timur ini meminta informasi terkait Badan Usaha Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah dan telah berhasil baik dalam kemandirian perusahaan ataupun pengembangan usahanya.
Terlebih saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri tidak memiliki pelabuhan besar, tetapi memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Sehinga beberapa kegiatan ekspor dan impor komoditi ataupun hasil tambang harus melalui pelabuhan diluar Provinsi Kep.Babel.
“Mungkin kawan-kawan dari Kemenhub bisa memberikan satu atau dua contoh BUP yang sukses dalam pengembangan perusahaan maupun perolehan profit secara ekonomi yang ada di Republik ini untuk bisa kami jadikan acuan dalam pembentukan BUP ini nantinya,” ujarnya.
