Wakil Ketua DPRD Beliadi Tegaskan Pulau Belitung Zero Tambang Laut

oleh

FKB.COM, PANGKALPINANG – Isu terkait adanya wacana penambangan timah di laut Olivier, Kabupaten Belitung Timur mendapat respon tegas dari Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi.

Beliadi yang merupakan anggota DPRD Babel Dapil Belitung Timur ini menegaskan, bahwa Pulau Belitung merupakan wilayah zero tambang. Dan laut Olivier sendiri juga telah ditetapkan sebagai kawasan wisata di Pulau Belitung.

Hal itu disampaikan Beliadi kepada media, Kamis (14/3/2024). Menurutnya wacana penambangan timah di laut Olivier akan menjadi persoalan besar apabila sampai terjadi, karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di wilayah tersebut.

“Sesuai Perda RZWP3K, Pulau Belitung zero tambang laut dan Perpres nomor 17, laut Mudeong dan Oliver ditetapkan sebagai KTA (Key Turism Area),” kata Beliadi.

BACA JUGA :  Pemkab Basel Alokasikan Anggaran kepada KPU Total Rp24,8 Miliar

Beliadi mengatakan jika dibandingkan manfaatnya, tambang laut justru lebih banyak memberikan dampak buruk bagi masyarakat, terutama dampak lingkungan dalam waktu ke depan.

“Bukan untuk tambang laut dan kita melihat laut di Bangka hancur, masyarakatnya tetap banyak yang miskin. Berarti tambang laut tidak ada dampak ekonomi untuk masyarakat. Kalau pun ada kecil sekali tidak sesuai dengan kerusakan lautnya yang akan di tanggung oleh masyarakat 30 sampai dengan 50 tahun ke depan,” tukasnya.

Di balik wacana penambangan tersebut, Beliadi justru mengungkapkan, ada keanehan dimana ada pihak yang mendanai para ormas dan LSM guna memuluskan wacana itu.

“Ada keanehan, ada yang mendanai 25 ormas dan LSM ke Pangkalpinang pakai pesawat, penginapan ditangung, dan informasinya mereka dapat fasilitas lainnya juga. Selain itu juga ada indikasi dari pimpinan daerah untuk menabrak peraturan yang berlaku guna mendapatkan imbalan dana dari pengusaha tambang yang beroperasi di laut,” bebernya.

BACA JUGA :  Indonesia-Sentris Mewujudkan Keadilan, Kesejahteraan, dan Pemerataan di Seluruh Indonesia

“Selain itu ada indikasi kepala daerah mau memaksakan nabrak perpres 17 dan Perda RZWP3K mencari dana untuk pemilukada dari para cukong kapal isap,” pungkas Beliadi.(red)