Forumkeadilanbabel.com, TANJUNG GUNUNG- Penanganan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembelian biji timah berkadar rendah (Terak, red) di PT Timah Tbk terus bergulir di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel).
Kabar terbaru, penyidik Pidsus, Selasa (31/3) kembali melakukan pemeriksaan terjadap 3 orang karyawan Perusahaan berplat merah tersebut.
Sebelumnya tersiar kabar jika sejumlah personil dari Pidsus Kejati Babel akan menggeruduk UPTD PT Timah Belinyu terkait perkara kasus pembelian terak ini. Rencananya ada 13 orang dari PT Timah yang akan dihadirkan. Namun giat ini dibatalkan dan pemeriksaan berlangsung di gedung Kejati.
Sejak perkara kasus ini bergulir di Kejati Babel dari bulan Februari hingga saat ini sudah belasan orang yang diperiksa penyidik. Namun hingga sekarang, pihak penyidik belum menaikkan statusnya ke penyidikan.
Meski demikian, kabar yang santer terdengar bahwa ada 3 orang yang diduga kuat sangat dominan perannya dalam mengatur pembelian biji timah berkadar rendah (terak, red) yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan milyar. Ke 3 (tiga) orang tersebut kabarnya juga telah menjalani pemeriksaan, yakni inisial Gl, Dn dan A.
Lalu siapa ketiga orang atau key player yang dulunya sempat dan masih bertugas di PT Timah gudang Wilayah Produksi (WP) I Tanjung Gunung?
Kabid PTP Area III Tanjung Gunung, Sergio Dwi Angga saat ditemui di kantornya mengatakan untuk permasalahan tersebut dirinya baru menjabat sejak Januari 2020.
” Saya sebelum di Tanjung Gunung sebagai kepala pengawas kapal isap di Kundur. Untuk persoalan itu saya tidak mengetahuinya adanya permasalahan tersebut,” kata Sergio, Rabu (1/4/2020).
Diakui Sergio jika memang benar ada gudang Tanjung Gunung didatangi aparat penegak hukum baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian.
” Beberapa kali ada, saya lupa dari Polda dan sekali dari Kejati Babel. Mereka datang mengecek gudang dan menanyakan ke beberapa pegawai termasuk sopir, In, G dan Dn. Kalau saya hanya mengetahui dan tidak dimintai keterangan. Bahkan saat pemeriksaan berlangsung saya sempat pulang dan memang ada di gudang di police line SHP dan terak yang berjumlah puluhan ton,” ungkapnya.
Sergio menjelaskan untuk WP I Tanjung Gunung melakukan pengawasan tambang, PIP dan BSP.
” Intinya dalam persoalan ini tidak ada istilah cuci piring. Yang ada kalau piring kotor saya buang,”tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan yang didapat dari sumber lain menyebutkan jika persoalan “Terak” yang semestinya menjadi fokus penanganan pihak aparat penegak hukum.
” Jadi sebenarnya yang harus difokuskan oleh penyidik adalah pembelian biji timah yang mengandung terak di PT Timah Tanjung Gunung. Kalau yang lain tidak masalah,” ujar sumber yang minta namanya dirahasiakan demi keselamatan saat berbincang melalui sambungan telepon, Rabu (1/4/2020).
Dijelaskan sumber, jika sisa hasil produksi (SHP) di gudang Tanjung Gunung tidak ada masalah, kecuali hanya terak (biji timah yang mendung terak, red) yang bermasalah.
” Sebenarnya SHP itu adalah SPK jasa borongan. Itu katanya ada selisih yang belum dibayarkan. Jadi mereka itu mengalihkan ke SHP. Sebetulnya masalah itu ada di terak. Jual beli Terak ada pemeriksaan internal termasuk orang-orang yang sudah pindah dari Tanjung Gunung. Jadi terak itulah yang menjadi persoalan karena sudah dibayarkan 2 tahun lalu sejak 2018,” ungkap sumber.
Dijelaskan sumber lagi, kalau selisih SHP masih belum ketemu. Namun kenyataannya sudah diproses di keuangan tapi belum dilakukan pembayaran.
” Makanya ada klarifikasi dan barang tersebut di police line dulu oleh aparat penegak hukum. Sebenarnya yang tahu persoalan adalah Gl yang sekarang menjabat sebagai Kabag Pengangkutan dan Gudang PT Timah Tanjung Gunung. Gl ini punya atasan lagi namanya Dn yang sekarang pindah ke PT Timah pusat. Barang itu sudah ada dan asalnya dari perorangan. Jadi Gl ini adalah otaknya,” sebut sumber menyakini.
Lebih lanjut sumber menyakinkan jika terak itu bukan hanya selisih tapi murni kejahatan terorganisir.
“Terak itu murni bukan hanya selisih. Makanya kita tidak tahu berapa kerugian yang ditimbulkannya. Kalau di Tanjung Gunung adalah penambangan sendiri dan pengawasan. Tanjung Gunung itu ada Kabid PTP (Pengawasan Tambang dan Pengangkutan). Di bawahnya itu ada 2 Kabag yakni Kabag pengawasan dan pengangkutan serta Kabag bagian penerimaan dan pengangkutan. Jadi kalau soal gudang dan penerimaan jelas tanggung jawab Gl,” katanya.
Dikatakan sumber, harusnya media menanyakan asal usul barangnya, siapa orangnya, berapa kompensasi per kilonya dan berapa ton barang itu.
” Sebenarnya media itu salah memberitakan antara gudang Baturusa dan Tanjung Gunung. Padahal itu jauh berbeda. Masak asal usul dari perorangan bisa sampai puluhan ton. Siapa yang membawa barang kok tidak tahu, ini pasti ada permainan internal.
” Asal usul barang perorangan di Tanjung Gunung perorangan. Ibaratnya dia la yang beli dia la yang bayar. Kalau di gudang Baturusa jelas ada mitranya. Di dalam Peraturannya itu tidak boleh ada penerimaan biji yang mengandung terak bukan berapa jumlahnya. Jangan fokus ke lain-lain karena ada mitranya. Bisa retur (dikembalikan). Sebenarnya kebijakan tahun 2018 pembelian dari masyarakat itu penerimaan biji timah paling maksimal 1 ton. Ini pasti ada kongkalikong internal,” pungkasnya.
Dari informasi yang didapat, dana yang dikucurkan PT Timah untuk pembelian biji timah berkadar rendah (timah yang mengandung Terak, red) ini berkisar 700 Milyar untuk 3000 ton terak. namun kabarnya di lapangan hanya berkisar 1200 ton, lalu kemana sisanya? Nah inilah yang saat ini sedang diselidiki pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Gl dan Den yang dikonformasi baik via telepon maupun WA messenger belum bersedia memberikan tanggapannya.(Rom)
