“Kita tentu tidak mau BBM yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat malah jatuh ke sektor industri seperti yang banyak ditemukan di lapangan,” ucapnya.
“Bagaimanapun kami, DPRD Babel ingin memastikan bahwa masyarakat ini bisa mendapatkan hak mereka dengan tepat,” tambahnya kemudian.
Dalam pertemuan tersebut DPRD Babel meminta dilakukan pengawasan distribusi BBM bersama pihak terkait agar alokasi BBM kepada kelompok tertentu seperti nelayan tidak di salah gunakan.
Di akhir pertemuan, rombongan berkesempatan untuk melihat langsung fasilitas yang ada di fuel terminal Tanjungpandan ini. Menurut pihak Pertamina sendiri, dalam waktu dekat jobber di Tanjungpandan ini akan segera diperbaharui, baik dari segi bangunan dan fasilitas penunjang lainnya. Namun Pertamina masih ingin memetakan bagaimana sistem operasional pelayanan penyaluran bbm tetap berjalan saat pembaruan fasilitas dilakukan.