PANGKALPINANG – Nasib ribuan tenaga honorer di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian serius DPRD Babel. Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintahan di Pemprov Babel.
Dalam audiensi yang digelar di Ruang Ketua DPRD Babel, Selasa (7/1), perwakilan tenaga honorer menyampaikan kegelisahan mereka terkait status setelah gagal seleksi PPPK. Mereka meminta solusi konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
“Kami sangat memahami keresahan para tenaga honorer ini. Mereka telah memberikan pengabdian yang luar biasa selama bertahun-tahun, dan tentu tidak adil jika mereka tidak mendapatkan kepastian mengenai masa depan mereka,” ujar Didit Srigusjaya.
Didit menegaskan, DPRD dan Pemprov Babel sebelumnya telah sepakat bagi honorer yang tidak lulus PPPK, mereka akan menjadi PPPK paruh waktu dan nomenklatur gaji masuk dalam belanja pegawai agar mereka dapat NIP.
