“Kalau pendapat saya perlu diatur. Nanti harus dibicarakan, tiap daerah butuhnya beda. Itu harus dibicarakan supaya nyetop ini,” pungkasnya.
Hal senada juga diakui, Pejabat (Pj) Bupati Bangka, M. Haris AR AP bahwa banyaknya jumlah tenaga honorer bidang administrasi umum tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka harus mengeluarkan Rp2,3 miliar per bulan.
“Banyaknya tenaga honorer bidang administrasi umum ini membuat APBD Pemkab Bangka menghabiskan Rp2,3 miliar setiap bulannya untuk membayar gaji para honorer tersebut,” kata Pj Bupati Haris seperti dikutip Timelines.id di Pangkalpinang, Jumat (27/9/2024).
Haris mengatakan jumlah tenaga honorer bidang administrasi umum di Pemkab Bangka lebih banyak dari bidang pendidikan dan kesehatan.
Harusnya tenaga honorer yang banyak dibutuhkan itu ada di bidang kesehatan untuk di rumah sakit, pustu atau polindes serta bidang pendidikan seperti guru dan tenaga kebersihan, tukang sampah dan jaga malam.
“Pekerjaan yang sifatnya umum bisa dikerjakan oleh yang tidak punya kekhususan. Seharusnya kita hemat dengan pegawai yang ada saja, karena jika kita masukkan sesuai dengan kebutuhan, akan ada anggaran yang bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sibuk menggaji personel kita,” terang Haris.
Per Agustus 2024 terdata jumlah tenaga honorer atau PHL yang masuk dalam database ada 3.174 orang dan non database ada 1.319 orang. Jadi jumlah tenaga honorer di Pemkab Bangka totalnya ada 4.493 orang.
Idealnya jumlah tenaga honorer itu setengah dari jumlah PNS. Namun di Pemkab Bangka jumlah PNS ada 3.323 orang, PPPK sekitar 696 orang sedangkan honorer ada 4.493 orang.
“Jadi dana yang harus kita siapkan sekitar Rp200 miliar dalam satu tahun, sedangkan kita hanya sanggup membayar itu Rp120 miliar saja. Kita memang harus mencari akal bagaimana kita bisa keluar dari defisit itu,” terang Haris.
Haris menambahkan, hal ini menjadi perhatian serius bagi dirinya sebagai Pj Bupati Bangka, bagaimana mencari jalan keluar untuk persoalan ini dengan skema yang tepat dan akan dibahas bersama TAPD dan semua OPD yang ada di lingkup Pemkab Bangka.
“Ini jadi perhatian serius, bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga kita tidak ada lagi utang di 2025. Kita harus menyiapkan skema untuk belanja pegawai yang terlalu besar ini,” tutup Haris.(red & berbagai sumber)
