Reses di Desa Airuai, Ketua DPRD: Pemkab Bangka Silpa Rp43 Milyar

BANGKA — Ketua DPRD Bangka dari Fraksi PDI-P Jumadi melakukan reses di Desa Airuai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Selasa (29/04/2025).

Rozali selaku Kades Air Ruai mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas berkenannya ketua DPRD Kabupaten Bangka melaksanakan reses di desanya.

” Terimakasih pak ketua DPRD telah berkenan hadir dalam reses untuk menyerap aspirasi masyarakat kami. Semua usulan masyarakat kami tuangkan dalam musrengbangdes, baik usulan jalan, penerangan, kesehatan, pendidikan serta yang lain. Apabila semua yang diusulkan warga kami, bila mampu di handle oleh pihak desa akan kami laksanakan, akan tetapi bila tidak mampu lagi kami alihkan ke pihak pemda. Dan semua nya melalui mekanisme,” kata Rozali.

Sementara Aditya selaku camat Pemali mengatakan bahwa kegiatan reses ini merupakan hal yang sangat istimewa.

” Reses ini merupakan kegiatan yang istimewa, lantaran semua yang di usulkan langsung di tanggapi oleh anggota dewan itu sendiri, sehingga apa yang menjadi usulan langsung di dengar oleh wakil kita yang ada di dewan,” kata Aditya.

Di tempat yang sama Jumadi selaku ketua DPRD Bangka mengucapkan terimakasih kepada warga Airuai karena berkenan menerima kehadirannya untuk melakukan reses di desa ini.

” Reses ini merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi dari dapil masing masing yang akan di lanjut dalam pembahasan melalui mekanisme pokir pada saat pembahasan dalam banggar dan hal ini tertuang dalam tatip dewan itu sendiri,” kata Jumadi.

Adok sapaan akrabnya, berjanji pihaknya akan menampung semua aspirasi dari warga Airuai yang belum terealisasikan.

” Semua usulan yang masuk dalam musrenbangdes akan saya tampung dan usulkan, meskipun tidak semuanya terealisasikan tahun ini akan tetapi harus ada yang menjadi prioritas. Kalaupun mau di realisasi semuanya tentu kondisi keuangan kita tidak mencukupi, akan tetapi akan saya prioritaskan. Karena di Desa Airuai ini jumlah suara saya cukup banyak kisaran 800 lebih sehingga saya jadi beban mental bila tidak satupun kegiatan yang di usulkan akan terealisasikan,” janji Jumadi.

Jumadipun mengakui bahwa tahun 2024 Pemkab Bangka mendapatkan silpa sebesar Rp43 milyar.

” Jadi selama ini Pemkab Bangka digiring dengan opini seolah olah Pemkab Bangka devisit, padahal kenyataannya setelah adanya kegiatan kita silpa Rp43 milyar. Jadi dalam hal inilah tugas kita sebagai dewan untuk mengawasi pemkab. Mungkin salah satu penyebabnya,mungkin, selama ini kurangnya kordinasi oleh tim anggaran di OPD itu sendiri terhadap pendapatan oleh TAPD dengan pihak OPD kita,” kata Jumadi.

Dikatakannya, dana silpa Rp43 milyar tersebut akan digunakan pada saat perubahan pada ABT nanti, misalnya di PUPR itu jalan yang mana yang jadi prioritasnya, begitu juga dengan Dinkes dan juga pendidikan.

” Silpa itu ada dua, silpa terikat dan silpa bebas. Sedangkan silpa bebas seperti penganggaran APBD saat ini. Sementara silpa terikat itu sudah ada aturannya, seperti apbn, dana dbh dan juga provinsi,” tutup Jumadi. (Tami)