BANGKA – Menanggapi kekesalan anggota DPRD Kabupaten Bangka, Mahjub terhadap pihak Dinas PU Bangka yang tak kunjung merealisasikan pembangunan talud di pondok pesantren Nurul Hikmah Al Azhar, Kepala dinas PUPR Kabupaten Bangka, Muliarto Kurniawan buka suara.
Cecep sapaan Kadis PUPR Bangka mengakui jika usulan talud pesantren Jln. Ambalat masuk di alokasi dana spesifik grand infrastuktur 2025.
“Tapi berdasarkan inpres no 1 dana SG infrastruktur mengalami refocusing dan effisiensi sehingga tidak bisa digunakan thn 2025 utk PUPR,” ujar Cecep saat dikonfirmasi via whatsapp terkait kekecewaan anggota DPRD Bangka, Mahjub, Rabu (30/4/25) pagi.
Oleh karenanya, Cecep memohon pengertian bagi semua pihak yang tahun ini sejumlah pekerjaan batal dilaksanakan lantaran PUPR Bangka alami efisiensi.
“Jadi mohon pengertian klo ada bbrp pekerjaan 2025 yg batal dilaksanakan krn PUPR Bangka mengalami effisiensi belanja modal konstruksi senilai 14 M thn 2025” pintanya.
Saat ini, kata Cecep anggran PUPR Bangka hanya tersisa 22 Miliar sudah termasuk gaji ASN dan Non ASN, operasional kantor dan lain lain.
“Dengan anggaran terbatas kami hanya bisa fokus pada penanganan kerusakan plat deker, jembatan, pemenuhan SPM, stunting dan pemeliharaan kerusakan jalan yang prioritas,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Bangka dapil Pemali, Bakam dan Puding Besar, Mahjub lakukan reses yang kedua kalinya di desa Aiiruai tepatnya jalan Ambalat Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al Azhar Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dari komisi 3 fraksi Nasdem, Selasa(29/04/2025).
Di depan warga, Mahjub sempat mengungkapkan jika dirinya merasa kecewa terhadap respon Dinas PU Kabupaten Bangka lantaran beberapa usulannya yang tak kunjung dilaksanakan, baik sewaktu dirinya belum duduk di dewan hingga dirinya menjadi anggota dewan.
Diantaranya pembangunan talud yang ada di ponpes Nurul Hikmah Al Azhar.
” Saya kesal sekali dengan dinas PUPR lantaran usulan pembangunan talud yang tidak direalisasikan, khusus di pondok pesantren ini. Padahal kondisi tersebut sangat ungen karena hal tersebut berkaitan dengan dunia pendidikan tepatnya bangunan tempat siswa menuntut ilmu,” ungkap Mahjub.
Oleh karenanya kata Mahjub hari ini pihaknya mengundang kadis dan kabid SDA Dinas PU agar hadir pada reses hari ini.
” Kenapa saya meminta kadis PUPR dan kabid sumber daya airnya hadir di lokasi ini, agar mereka tahu kondisi yang sebenarnya, jangan sampai saya selaku anggota dewan dari dapil tersebut seolah olah tidak peduli dengan apa yang menjadi usulan yang disampaikan oleh warga, bahkan saya khawatir kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan mereka tidak bisa merealisasikan dan beranggapan percuma saja ada anggota DPRD di daerah mereka,” ujarnya penuh kecewa.
Mahjub menambahkan pihaknya berharap sekali tahun 2025 ini meskipun hanya sedikit saja agar ada realisasi.
” Harapan saya kepada dinas PUPR agar pembangunan talud yang lokasi pondok pesantren tahun ini agar terealisasi, karena kondisinya sangat urgen. Kita hawatirkan ketika musim hujan tiba kondisi tanah yang ada di aliran sungai tergerus air sehingga kondisi tanahnya jadi terkikis dan mengancam kondisi bangunan gedung itu sendiri,” harapnya.
Selain itu pihaknya berjanji akan mengawal usulan ini agar benar – benar terwujud. “Meskipun di tahun 2025 ini belum terealisasi semua, akan tetapi di tahun 2026 nanti bisa terwujud sepenuhnya,” harapnya.
Usai memberikan arahan kepada tamu undangannya Mahjub langsung meninjau lokasi talud yang ada di belakang bangunan tersebut bersama perwakilan dinas PUPR yang diwakili Arianto bersama anggota dewan Median dan pengasuh ponpes tersebut, serta menunjukan lokasi yang rawan pada aliran sungai tersebut.(tami)
