KIP PT. Timah Dekati Perairan Batu Perahu, Joni Zuhri : Jangan Pancing Emosi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

oleh
Sejumlah Nelayan dan Warga Pesisir saat protes keberadaan KIP PT Timah yang kian mendekati perairan batu perahu Toboali, Rabu (30/11/22).

TOBOALI_Puluhan nelayan dan masyarakat pesisir di wilayah Batu Perahu dan sekitarnya mendatangi KIP 11 milik PT Timah Tbk yang sejak 2 hari telah berada kurang lebih sekitar 2 hingga 3 mil dari kawasan perairan Batu Perahu, pada Rabu sore (30/11/2022) .

Hal tersebut dilakukan para nelayan dikawaaan Tanjung Ketapang, Batu Perahu dan Batu Kodok bersama masyarakat pesisir sekitarnya yang memang sudah sejak awal menolak segala jenis pertambangan laut, baik yang legal maupun ilegal di wilayah tersebut.

Reaksi keras dari nelayan dan masyarakat pesisir di wilayah tersebut dipicu oleh aktivitas KIP yang terpantau mendekati wilayah perairan tangkap ikan mereka.

Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri menegaskan, nelayan dan masyarakat pesisir tetap menolak jika ada aktivitas tambang laut di Tanjung Ketapang, Batu Kodok, Batu Perahu dan sekitarnya, meskipun pihaknya juga menghargai aktivitas tambang laut di Laut yang berada di wilayah Suka Damai dan Padang.

BACA JUGA :  Resmikan Puskesmas, Bupati Mulkan : Sehebat Apapun Dokter dan SDM Nakes Kita, Tanpa Didukung Sarana dan Prasarana Sulit Tingkatkan Pelayanan

“Kita tidak anti tambang. Kita menghargai aktivitas tambang di Laut Suka Damai dan Padang. Untuk itu hargai kami juga yang menolak tambang baik legal maupun ilegal di wilayah Tanjung Ketapang, Batu Kodok, Batu Perahu dan sekitarnya,”paparnya.

Joni zuhri juga menjelaskan, saat puluhan nelayan mendatangi KIP tersebut, pihak KIP tidak dapat menujukkan dokumen apapun. Maka hargai kami para nelayan dan masyarakat pesisir yang menolak, serta hak atas nelayan untuk melaut.

“Sekali lagi saya sampaikan, hargai kami atas hak nelayan untuk melaut, jangan pancing emosi nelayan dan masyarakat pesisir. Sejak awal kami menolak tambang laut di wilayah ini, jika terulang lagi kami akan melakukan perlawanan,”tegasnya saat pertemuan dengan PT Timah di Balai Batu Perahu, pada Kamis (1/12/2022).

BACA JUGA :  Ini Catatan dari Mendagri atas Kinerja Penjabat Kepala Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Unit Pertambangan Laut Bangka, Wijaya memohon maaf atas kekeliruan yang terjadi tersebut. Ia mengaku pihaknya tidak mengetahui batas tersebut, dan menegaskan KIP 11 untuk langsung bergeser dari posisi awal.

“Kami memohon maaf kepada Bapak-bapak nelayan, kami tidak mengetahui batasnyabatasnya, dan KIPnya sudah digeser,”ujar Wijaya.

Senada Kabid Pengawasan KIP dan Pengangkutan, Ronanta juga menyampaikan, KIP 11 yang beroperasi di wilayah tersebut sudah digeser. “Untuk itu PT Timah akan mengadakan pembicaraan terlebih dahulu terkait hal tersebut, dan juga akan merencanakan membuat batas.”ucap Ronanta dalam pertemuan tersebut.

(Rachmat)