Inflasi di Kabupaten Belitung Terendah se-Indonesia

oleh

PANGKALPINANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel)  Naziarto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Senin (28/11/2022).

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito menyampaikan bahwa provinsi yang inflasinya terendah yaitu Sulawesi Utara 4,65%, dan untuk tingkat Kabupaten yakni Kabupaten Belitung dengan tingkat inflasinya 4,92%.

Sementara untuk inflasi tertinggi yakni Provinsi Jambi 7,17%, dan Kabupaten Aceh Barat 8.63%.

“Kepada kepala daerah yang inflasinya di atas nasional, sistem di Kemendagri untuk perijinan keluar negeri pasti ditolak, dan untuk penentuan pejabat provinsi yang bagus dalam pengendalian inflasi, maka usulan gubernur untuk diakomodir.” ujarnya.

BACA JUGA :  Bupati Mulkan Berharap Anggota DPRD Dapil Belinyu dan Riau Silip dapat Berkoordinasi dengan DLH

Dijelaskan oleh Deputi Statistik Barang dan Jasa Setianto bahwa tren kenaikan inflasi didorong naiknya permintaan konsumsi di momen hari besar keagamaan, serta dampak kenaikan harga BBM.

Fluktuasi harga yang terjadi di luar ketiga momen tersebut, disebabkan oleh terganggunya pasokan, baik di hulu (sisi produsen), perantara (pedagang besar, distributor), maupun di hilir (spekulasi pada tingkat eceran).

“Sampai dengan minggu ke-4 November, telur ayam ras dan daging ayam menjadi komoditi yang menyumbang kenaikan inflasi, sementara cabai merah dan cabai rawit adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan,” tuturnya.

Menyikapi hal itu, Mendagri Tito menyampaikan 9 poin langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, di antaranya:
1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
2. Melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah;
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
4. Melaksanakan Pencanangan gerakan menanam;
5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
8. Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta;
9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.(ikp)

BACA JUGA :  Ini Catatan dari Mendagri atas Kinerja Penjabat Kepala Daerah