SUNGAILIAT-Kepala Lingkungan dan para Ketua RT Matras Sungailiat Kabupaten Bangka mendesak pihak PT. Timah untuk menata ulang sistem penyaluran dana kompensasi KIP para mitranya. Mereka menyatakan setuju dengan langkah Dirut PT. Timah yang menyetop saluran dana terdampak tersebut sementara waktu untuk merapikan sistem penyalurannya. Merespon Langkah tersebut para perwakilan warga Matras ini meminta agar perangkat dan sistemnya ditata ulang.
Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Lingkungan Matras bersama para ketua RT, saat menggelar jumpa pers Jumat (19/8/22) petang di Pantai Matras. Para Ketua RT dan Kepala Lingkungan Matras tersebut meminta perangkat kepanitiaan KIP tersebut berisikan orang orang yang memang memiliki kapasitas sebagai pengurus masyarakat. Termasuk mendorong upaya dilakukannya transparansi dalam penghitungan besaran dana kompensasi KIP tersebut.
“Kita apresiasi langkah Dirut PT. Timah yang menyetop sementara dana kompensasi tersebut karena terindikasi tak tepat sasaran. Oleh karena itu kita menunggu waktu untuk duduk bersama dengan PT. Timah dan Mitra nya pemilik KIP. Kita mau ini diatur ulang, termasuk mendudukkan panitia KIP tersebut atas orang-orang yang memang memiliki kapasitas. Bukan mengajukan sendiri, tunjuk PH sendiri, terus bagikan dengan cara sendiri. Hasil nya sudah lihat. Sampai ramai begini. Keinginan kami adalah seluruh masyarakat Matras khususnya menerima secara optimal. Karena yang menjadi wilayah IUP nya adalah kampung kami. Jangan lagi dibuat ironis, kantong peruntukan bagi rumah ibadah, karang taruna, dana sosial malah tidak setengahnya dari alokasi para panitia dan penasehat hukumnya. Tidak benar itu. Kita mau itu dirombak, bikin yang baru dengan semangat transparansi,” terang Kepala Lingkungan Matras, Anggi Mesya panjang lebar kepada sejumlah wartawan.
Sebelumnya kisruh menyangkut dana kompensasi dana KIP di laut Matras mendadak ramai. Bermula dari terungkapnya ada jatah media dalam peruntukan dana kompensasi tersebut. Yang kemudian melebar hingga terungkap pula sejumlah ormas diduga ikut menikmati aliran dana kompensasi dampak aktivitas penebangan tersebut. Sementara di sela-sela keramaian tersebut terungkap bahwa ada 4 pos alokasi yang tak jelas kemana alirannya. Di tengah ramainya pemberitaan terkuak informasi bahwa sistem dan persentase pembagian terkesan serampangan. Bahkan warga yang (pernah) menerima aliran dana kompensasi tersebut tidak seluruhnya mencakup warga Matras.
Di lain pihak, Penasehat Hukum kelompok pengelola aliran kompensasi KIP yang disebut Panitia KIP menggelar konferensi Pers yang isinya meng-klaim bahwa pembagian dan penyaluran dana Kompensasi tersebut sudah benar.
“Sebagai pengurus kampung, kami hanya berkeinginan bahwa dana kompensasi tersebut benar-benar optimal dirasakan oleh warga, bukan segelintir kelompok atau orang per orang yang memanfaatkan situasi. Jadi kalau belum jelas kepanitiaan yang baru dan transparan, lebih baik dananya ditahan dulu. Dan kami tetap akan melakukan penghitungan berapa pasir timah yang diambil dari kampung kami ini,” tegas Indra, ketua RT I Lingkungan Matras. (ruuds)
