Urgensi Etika Profesi Penegak Hukum

oleh
Ilustrasi. Foto: Net

Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri dari jabatannya, setelah terbitnya Keputusan Presiden nomor 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili Pintauli Siregar dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap anggota KPK pada Senin 11 Juli 2022 lalu.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Lili Pintauli pun tidak lagi dapat melanjutkan sidang etik, karena sudah tidak lagi menjadi subyek hukum pemeriksaan dewan pengawas KPK. Tidak dilanjutannya sidang etik terhadap Lili Pantauli pun melahirkan debatable.Terlepas dari itu, sejak menjabat sebagai pimpinan KPK, Lili Pintauli memang minim integritas.

Sebelumnya pada tahun 2020, Lili Pintauli juga pernah melakukan pelanggaran etik dengan menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Lili Pintauli terbukti berhubungan langsung dengan pihak yang berperkara di KPK yakni Walikota Tanjung Balai. Atas pelanggaran etik tersebut, Lili Pintauli pun dijatuhi sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

BACA JUGA :  Begini Penjelasan Atal S Depari terhadap Ridwan Agus yang Terpilih sebagai Ketua PWI Jambi

Selain Lili Pintauli, Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri juga pernah dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik. Tahun 2019, Firli Bahuri dinyatakan melakukan pelanggaran etik karena bertemu dengan Zainul Majdi selaku Gubernur NTB yang memiliki hubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK saat itu yakni dalam kasus dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Kemudian, Firli Bahuri Juga pernah dinyatakan melanggar kode etik pada tahun 2020 lalu karena gaya hidup mewahnya. Dalam sidang etik, Filri Bahuri dinilai tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Atas perbuatannya tersebut, Firli Bahuri saat itu hanya dikenakan sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Maraknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh institusi penegak hukum khususnya pimpinan KPK saat ini tentu merupakan sebuah ironi bahkan tragedi bagi marwah penegakan hukum kita. Dapat dipahami bahwa kode etik profesi merupakan etika yang didalamnya terkandung nilai-nilai integritas dan profesionalitas yang jika diterapkan maupun tidak diterapkan akan memiliki implikasi langsung terhadap fungsi, efektivitas, dan marwah profesi serta institusi.

BACA JUGA :  Dark Number Perspektif Teori Hukum

Prof. Jimly Asshiddiqie dalam buku Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (2014), mengibaratkan etika sebagai samudera nan luas dimana hukum berlayar diatasnya. Hukum tidak akan bisa tegak jika moralitas publik (etika) tidak tumbuh. Kapal penegakan hukum tidak mungkin berlayar menuju pulau keadilan, jika samudera etiknya kering tandus dan tidak fungsional.

Sebagaimana yang diutaraan Prof. Jimly di atas, bahwa etika profesi bagi penegak hukum adalah dasar bagi terwujudnya ekosistem penegakan hukum yang berdasarkan hukum, moralitas, dan keadilan (due procces of law). Maka dari itu, tanpa tegaknya etika profesi, tidak mungkin penegakan hukum akan dapat berjalan dalam bingkai due procces of law.

Dampak dari pada miskinnya nilai etika profesi dari penegak hukum akan berimbas pada dua hal. Pertama, internal. Yakni menghambat fungsi dan efektivitas dari penegakan hukum itu sendiri. Kedua, eksternal. Secara eksternal, miskinnya nilai etika profesi dari penegak hukum akan merusak marwah dan citra dari institusi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.

BACA JUGA :  KPPU Kanwil II Lakukan Pengawasan terhadap Komoditas Penyumbang Inflasi di Babel

Contoh nyata sebagaimana dialami oleh KPK, nilai kepercayaan publik terhadap KPK pun turun drastis sebagai dampak dari beberapa kali pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinannya, menurut survei Indikator Politik Indonesia pada Juni 2022, nilai kepercayaan publik KPK berada di bawah Polri, Kejaksaan RI, dan pengadilan. KPK memiliki nilai kepercayaan publik sebesar 59,8%, terendah diantara penegak hukum lainnya.

Akhir sekali, artikel singkat ini ingin saya tutup dengan quote yang pernah diutarakan oleh Alm. Prof. Achmad Ali, bahwa jangan menyapu kotoran dengan sapu kotor, karena tidak akan pernah bersih. Maknanya, jika ingin penegakan hukum berjalan optimal, maka orang-orang yang menegakkan hukum haruslah orang-orang yang bersih dan berintegritas