Hati-hati, PT Timah dan CV Jangan Jebak Panitia Lewat Dana Taktis Terkait Aktifitas PIP di Desa Belo Laut

oleh
Caption: Insert Praktisi Hukum Bujang Musa, SH, MH.

Penulis: Rudy

Forumkeadilanbabel.com, MUNTOK, — PT Timah dan Mitra Kerja (CV) diimbau hati-hati jangan sampai menjebak panitia terkait aktifitas Ponton Isap Produksi (PIP) yang beroperasi di perairan Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Boro-boro dana taktis, istilah kompensasi yang muncul soal kegiatan tambang tersebut justru mengundang tanda tanya kaitannya dengan dasar hukumnya.

Salah seorang pengurus CV selaku Mitra Kerja PT Timah, Tbk dikonfirmasi baru-baru ini, membeberkan, dalam minggu kemarin saja seluruh ponton yang bekerja di Laut Belo mampu meraup 36.383 kilogram pasir timah atau 36 ton lebih. Ini sudah keseluruhan total produksi sejak beroperasi.

Sayangnya, pihak PT Timah, Tbk melalui Kabid PIP Bangka Barat Benny Furidar maupun Kabag PIP Bangka Barat Hendra keduanya saat dikonfirmasi via WA tak memberikan jawaban termasuk saat disinggung soal Mitra Kerja (CV) yang melakukan penimbangan sendiri seperti yang diberitakan salah satu media online.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat, Mario Nicolas, SH, dikonfirmasi FKBnews. com, melalui sambungan handphone, Sabtu, (17/7/22), menjelaskan, istilah kompensasi selama ini hanya mengatur hubungannya dengan karyawan perusahaan.

BACA JUGA :  Transformasi KTP Digital, Permudah Masyarakat Akses Pelayanan Publik

“Kompensasi biasa mengatur antar karyawan. Kalau kompensasi (di masyarakat, red) kita nggak tahu aturannya dimana itu, ” jelas Mario.

Oleh karena itu terkait istilah Dana Taktis dan Kompensasi dari kegiatan PIP di Desa Belo Laut, penjelasannya menurut Mario dikembalikan ke pihak perusahaan.

Saat ini, ada lima perusahaaan bekerja di Belo Laut, yakni CV Bin Shahab, CV Timor Ramelau, CV Raqia Mandiri Sejahtera, CV Jaya Mandiri dan CV Teman Jaya. Semula CV Victoria Bintang Selatan belum bisa bekerja karena terkendala perizinan.

Total PIP yang beroperasi sedikitnya saat ini 90 ponton. Saat sosialisasi, perusahaan yang akan menambang di Laut Belo berjanji akan mengeluarkan dana CSR ada yang mengistilahkan dana kompensasi dan bantuan kepada masyarakat. Antara lain untuk masyarakat Rp. 9.000/Kg, Panitia Rp. 6.000/Kg, Nelayan Rp. 3.000/Kg, Masjid Rp. 1.000/Kg, Dana Taktis Rp. 500/Kg dan Desa Rp 500/Kg. Total alokasi dana yang dijanjikan menambang di Laut Belo Rp. 20.000/Kg.

BACA JUGA :  Bangun Karakter Anak Usia Dini Melalui Olahraga Futsal

Senada dengan Mario, Praktisi Hukum yang juga Pengacara Senior Bangka Belitung, Bujang Musa, SH, MH mempertanyakan hal yang sama munculnya istilah dana taktis dalam kepanitiaan PIP.

Pengertian dana taktis menurut Bujang Musa, SH, MH adalah dana cadangan untuk hal-hal atau keperluan yang mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

“Jadi biasanya disiapkan seperti yang saya katakan tadi juga kalau di Badan Keuangan Bank seperti BI. Jadi keliru dan kurang tepat kalau pihak perusahaan bilamana dana itu diberikan kepada masyarakat sebagai pemberi dana taktis,” terang Bujang sembari mempelajari kompensasi PIP di Desa Belo Laut yang dikirimkan media.

“Dana taktis itu nggak ada. Pertama IUP itu sudah dibeli dan dikontrak tiap tahun bayar pajak oleh PT Timah. Dana taktis itu yang ada di pemerintahan terhadap penyelenggara negara, ” tambah Bujang.

Bujang Musa sepakat, munculnya istilah dana taktis yang dikelola masyarakat dari akibat aktifitas pertambangan oleh PT Timah dan juga Mitra Kerjanya hal ini akan merangsang timbulnya delik hukum. Seperti gratifikasi termaksud pungutan liar (pungli).

BACA JUGA :  Juru Parkir Pasar Ini Ditemukan Meninggal di Pinggiran Jalan, Polisi Lakukan Olah TKP

“Jadi dana taktis itu sebenarnya dana yang dialokasikan di luar dana rutin, ” terang Bujang.

“Kompensasi itu secara hukum itu negara yang ada, yang ada itu dari PT Timah. Tapi dalam hal ini kita bersyukur ada keterbukaan dari pihak perusahaan dalam memberikan bantuan, “tambah Bujang lagi.

Meskipun sebenarnya kata Bujang, ketika ada fee untuk nelayan mayoritas masyarakat mengaku nelayan padahal mereka bukan nelayan. Seharusnya kata Bujang nelayan yang asli lebih besar mendapatkan fee akibat kerugian dari aktifitas tambang laut yang ditimbulkan seperti gangguan lampu kerja di laut pada malam hari, gema dalam air akibat alat tambang bekerja.

Sementara itu, salah seorang anggota BPD Desa Belo Laut Suhaidir alias Kojek saat dikonfirmasi tak terlalu jauh menanggapi terkait keberadaan PIP di desa ini yang mayoritas menggunakan perusahaan luar serta alat dan tenaga kerja kebanyakan dari luar.

“Dak tahu saya kalau masalah itu karena saya tidak terlibat. Saya dak tahu apelah soal itu, “tutup Suhaidir.