CPNS 2022 Ditiadakan? 3288 Honorer Bangka Barat Terancam Dipecat

oleh

FORUMKeadilanbabel.com, MUNTOK — Bangka barat sedang berada pada ujung tanduk “birocracy colapse”, bagaimana tidak dahulu tahun 2021 pemerintah daerah bangka barat meniadakan perekrutan cpns dengan alasan mengutamakan PHL , namun sekarang 3288 orang honorer terancam diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya, bagi saya ini sangat berbahaya untuk kelangsungan jalannya birokrasi pemerintahan dan kondusifitas daerah.

Di tahun 2022 ini pun ternyata kemungkinan tidak ada juga perekrutan cpns/asn di bangka barat , lantas bagaimana nasib PHL yang akan di berhentikan? Tidak bisa diserap menjadi asn?, saya prihatin atas kebijkan- kebijakan yang di buat terkesan tidak antisipatif dan bukan bagian dari solusi dalam rangka pemenuhan kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa KMENPANRB berencana melakukan penghapusan tenaga honorer pada november 2023 mendatang, namun hal ini di perburuk dengan kebijakan pemda meniadakan perektutan ASN dan PPPK 2 tahun berturut-turut, analisis saya bangka barat bakal kekurangan personil dalam menjalankan roda pemerintahan yang efisien berpuncak di tahun 2023, banyak hal terutama pada sektor yang di kelola pemerintah yang akan berdampak pada memburuknya pelayanan masyarakat kabupaten bangka barat.

BACA JUGA :  DPRD Bangka Gelar Rapat Paripurna Perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2022 dan Penyampaian Hasil Reses

Kabupaten bangka barat ternyata mengalami proyeksi defisit berjalan yang cukup besar saat ini , bisa jadi menembus angka ratusan milyar. Ini juga merupakan kekhawatiran tersendiri , defisit penerimaan kabupaten bangka barat jangan sampai terjadi penundaan gaji honorer seperti yang pernah terjadi di bangka selatan.

Dari data tahun 2021 realisasi PAD adalah hanya 76.134.746.118 rupiah , sedangkan belanja mencapai angka 875.343.297.943 rupiah, gap perbedaan ini saya yakini semakin membengkak pada 2022.

Efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah sangat perlu dilakukan, mencari sumber pendanaan lain dan transparansi penggunanan anggaran menjadi kunci, program program pemertintah pun hendaknya mengantisipasi gelombang disrupsi yang bagi saya sudah di depan mata, berhentilh membuat program yang tidak realistis .semoga kita siap menghadapinya.

BACA JUGA :  Bangkitkan Kembali PSR, Syarli: Teng Saya Catat di Alarm Handphone Saya

Saya pribadi mendesak dan memohon pemerintah untuk segera mencari solusi akan permasalahan yang kemungkinan besar terjadi di tahun-tahun mendatang,sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang terancam ditengah kekhawatiran resesi ekonomi dunia kedepan, jangan sampai seolah olah kabupaten ini di sebut masyarakat “salah urus”.

Penulis : Areng Permana