Living Law Tidak Sama dengan Hukum Adat

oleh
Ilustrasi. Foto: Net

Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Ada pemahaman distorsif di sebagian kalangan publik maupun kalangan internal hukum, baik praktisi maupun akademisi hukum terkait pengidentikkan living law sebagai hukum adat. Living law dianggap sebagai makna dan pengertian dari hukum adat itu sendiri. Padahal, living law pada hakikatnya tidak sesempit itu. Living law tidak bisa diartikan secara absolut sebagai hukum adat.

Untuk memahami apa itu living law, kiranya perlu dilihat dalam dua perspektif. Pertama, sisi gramatikal. Kedua, sisi historis. Dari sisi gramatikal, living law memiliki pengertian sebagai hukum yang hidup, hidup artinya adalah bernyawa/masih ada. Oleh sebab itu, secara gramatikal, hukum yang hidup dapat dimaknai sebagai hukum yang masih ada dan masih berfungsi (ditaati).

Sedangan secara historis, arti living law dapat dilacak dari pemaknaan sang konseptor atau orang yang pertama kali memperkenalkan istilah living law dalam khasanah ilmu hukum, yakni Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum asal Austria. Eugen Ehrlich sendiri dikenal sebagai ahli hukum yang beraliran empiris.

BACA JUGA :  PWI Sumbar Sementara Dikomandoi Plt

Eugen Ehrlich (Curzon, 1979:145) mendefinisikan living law sebagai “Derived from current custom within society and, in particular, from the norm-creating activities of the numerous grouping in which members of society were involved”.”it was the ‘living law’ that dominated society’s life even though it had not always been reduced to formal, legal propositions. It reflected the values of society”.

Jadi, menurut Eugen Ehrlich, sang konseptor istilah living law, living law didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat serta norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok masyarakat dalam ruang sosial yang mendominasi kehidupan masyarakat walaupun tidak selalu diformulasi dalam wujud formal, namun selalu mencerminkan nilai-nilai dalam masyarkat.

BACA JUGA :  KPPU Kanwil II Lakukan Pengawasan terhadap Komoditas Penyumbang Inflasi di Babel

Berdasarkan pendekatan gramatikal dan pendekatan historis di atas, maka bisa dipahami bahwa terdapat nilai substantif yang melekat pada living law, yakni aktualisitas. Living law adalah hukum yang aktual. Hukum yang hidup dan berlaku serta memiliki daya keberlakuan secara sosiologis, baik dalam bentuk tertulis (hukum formal) maupun tidak tertulis.

Kembali terkait relasi living law dengan hukum adat, hukum adat sendiri merupakan hukum yang bersumber dari nilai-nilai adat (turun-temurun), pranata yang bersifat khas (terkait dengan suku/wilayah tertentu), umumnya tidak tertulis, bersumber dari nilai sosio-kultural, dan bersifat ajeg. Hukum adat sendiri berbeda dengan adat. Hukum adat adalah konstruksi pranata dan norma masyarakat tertentu yang mengandung sanksi adat (apabila dilanggar/tidak ditaati). Sedangkan adat adalah kebiasaan serta ritual masyarakat setempat yang tidak mengandung sanksi adat.

Konklusinya, living law sebagai hukum aktual, hukum yang hidup dan bekerja dalam realitas masyarakat pada prinsipnya dapat berwujud dalam bentuk yang bersifat formal/tertulis yakni hukum positif (hukum negara) maupun bisa berbentuk hukum yang tidak tertulis namun memiliki keberlakuan secara sosiologis (hukum agama/hukum adat).

BACA JUGA :  Begini Penjelasan Atal S Depari terhadap Ridwan Agus yang Terpilih sebagai Ketua PWI Jambi

Jadi, living law itu tidak selalu berarti hukum adat, meskipun begitu, hukum adat bisa mengejawantah sebagai living law. Living law adalah hukum yang aktual, hidup, dan bekerja dalam realitas sosial. Hukum adat (tertentu) hanya dapat digolongkan sebagai living law sepanjang masih aktual, hidup, dan bekerja dalam masyarakat.

Dalam realitasnya, banyak hukum adat yang tidak lagi aktual, tidak lagi memiliki keberlakuan secara sosiologis, dan ditinggalkan masyarakatnya karena bertentangan dengan nilai-nilai peradaban hidup (kemanusiaan). Tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat yang demikian itu, bukanlah hukum yang aktual lagi, sehingga tidak dapat disebut sebagai living law.