Esensi Asas Legalitas

oleh
Pradikta Andi Alvat

Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Pada tahun 1801, ilmuwan hukum asal Jerman, Johan Anselm Von Feurbach menjadi orang pertama yang merumuskan asas legalitas secara gamblang dalam bukunya yang berjudul Lehrbuch Des Gemeinen in Deutschland Giiltigen Peinlichen Rechts, dimana terdapat postulat yang melegenda “Nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenalli”.

Postulat tersebut kemudian terderivasi menjadi 3 bagian. Pertama, nulla poena sine lege (tiada hukuman pidana tanpa ketentuan menurut undang-undang). Kedua, nulla poena sine crimen (tiada hukuman pidana tanpa perbuatan pidana). Ketiga, nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang).

3 bagian postulat di atas pada prinsipnya mengandung empat arti. Pertama, ketentuan pidana harus diatur terlebih dahulu secara tegas dalam undang-undang. Kedua, hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Ketiga, dalam hukum pidana tidak boleh digunakan analogi. Keempat, hukum pidana harus jelas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta).

Pemikiran Von Feurbach mengenai asas legalitas tersebut kemudian menjadi mailstone bagi internalisasi asas legalitas dalam pembentukan hukum di berbagai negara, termasuk dalam KUHP positif kita yang merupakan translate dari KUHP Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan pada tahun 1888 di Belanda. Dalam KUHP, asas legalitas tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1).

Secara substansial, asas legalitas pada hakikatnya mengandung 3 nilai esensial. Pertama, memberikan kepastian hukum (legalitas dan legitimasi). Berupa kontrak sosial (kesepatakan penguasa dan wakil rakyat) dalam wujud aturan hukum (undang-undang/perda) sebagai pedoman hidup bersama, yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau diperintahkan, yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhinya.

Dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sanksi pidana hanya dapat dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah saja. Hal ini secara filosofis berakar pada teori kontrak sosial, bahwa hukum pidana maupun pembatasan hak asasi manusia harus diatur oleh hukum sebagai manifestasi kesepakatan bersama antara penguasa dan rakyat.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka secara empiris hanya undang-undang dan peraturan daerah sajalah, produk hukum yang dalam pembuatannya merupakan resultante dari penguasa dan rakyat (Presiden dan DPR atau kepala daerah dan DPRD). Produk hukum lain (peraturan presiden, peraturan pemerintah dll) tidak boleh memuat sanksi pidana, karena proses pembentukannya bersifat sektoral, tidak melibatkan entitas penguasa (eksekutif) dan rakyat (legislatif) secara bersama.

Kedua, mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dengan adanya kepastian hukum tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau diperintahkan dengan disertai ancaman sanksi pidana (predictable), maka secara otomatis akan meminimalisir subyektifitas penguasa untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Ketiga, basis legalitas kekuasaan negara. Asas legalitas memberikan legitimasi hukum bagi penguasa untuk menjalankan fungsi perlindungan dengan menegakkan hukum pidana. Artinya, asas legalitas menjadi dasar obyektifitas bagi penguasa untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum termasuk tindakan paksa untuk melindungi kepentingan publik.

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya berjudul Teori dan Hukum Pembuktian (2012) menjelaskan 2 fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi. Asas legalitas melindungi rakyat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa. Kedua, fungsi instrumentasi. Dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara diperbolehkan.