Transendensi Hukum: Membangun Peradaban

oleh
Ilustrasi. Foto : Net

Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Hukum sebagai sebuah norma pada hakikatnya mengandung dua karakter. Hukum dalam karakternya sebagai aturan yang bersifat imperatif (melindungi) maupun hukum dalam karakternya sebagai prosedur birokasi yang bersifat administratif (melayani). Hukum dalam karakternya sebagai aturan menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan yang mengandung konsekuensi hukum (sanksi). Hukum dalam karakternya sebagai prosedur birokrasi meletakkan hukum sebagai rule yang menjadi basis administratif di bidang tertentu.

Dalam konteks fungsional. Hukum dapat dilihat dalam fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang menitikberatkan pada nilai ketertiban. Serta dalam fungsinya sebagai alat rekayasa sosial yang menitikberatan pada nilai perubahan. Kemudian, dalam konteks tujuan, hukum bertujuan untuk membangun nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Selain itu, secara teoritis, muncul berbagai aliran pemikiran hukum terkait peranan hukum dalam kehidupan. Ada hukum pembangunan, yang memandang hukum dalam peranannya untuk membangun kesejahteraan. Ada hukum progresif, yang memandang hukum dalam peranannya untuk membangun keadilan substantif.

Menurut penulis, dari semua konstelasi hukum (karakter, fungsi, tujuan, dan peranan) di atas. Dapat ditarik benang merah bahwa hukum pada hakikatnya adalah bertujuan untuk membangun peradaban manusia. Misalnya aturan hukum terkait larangan untuk merusak lingkungan, tujuannya tidak sekadar melindungi lingkungan, tetapi membangun kesadaran terkait kelestarian lingkungan, inilah peradaban yang hendak dibangun. Kemudian misalnya larangan hukum melakukan korupsi, tujuannya tidak sekadar menghukum koruptor dan mencegah korupsi, tetapi membangun integritas sebagai nilai peradaban. Membangun peradaban inilah misi transendensi hukum.

Arnold Toynbee dalam buku The Disintegration of Civilization (1965) mendefinisian peradaban sebagai kebudayaan yang telah mencapai taraf yang tinggi. Dalam buku Manusia dan Sejarah: Sebuah Tinjauan Filosofis (2015), Koentjaraningrat membagi wujud peradaban dalam empat hal: moral, norma, etika, dan estetika.

Perihal transendensi, Shidarta, dalam artikel berjudul: Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi (2019), memaknai transendensi sebagai upaya untuk mengarahkan tujuan hidup manusia agar bisa hidup secara bermakna. Secara etimologis, transendensi berasal dari kata transenden, yang berarti ‘melampaui’.
Secara normatif, transendensi dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai hakikat yang terjelma sebagai nilai-nilai ketuhanan dan keadaban hidup. Oleh sebab itu, transendensi berkaitan erat dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (humanitarian), religiusitas, dan nilai-nilai filsafati. Jika disimplifikasikan, maka transendensi dapat dimaknai sebagai misi untuk membangun peradaban.

Dalam konteks relasi antara transendensi dengan hukum khususnya dengan prinsip negara hukum Indonesia. Jika ditelaah secara seksama, pada prinsipnya, negara huum Indonesia tidak sekadar mengejawantah sebagai negara hukum demokratis, tetapi juga negara hukum transendensi. Setidaknya ada empat ratio legis sebagai dasar untuk mengatakan Indonesia sebagai negara hukum transendensi.

Pertama, sila pertama dan sila kedua Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kedua, Pasal 29 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketiga, irah-irah putusan pengadilan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keempat, kewajiban bagi hakim sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Konsekuensi logis sebagai negara hukum transendensi, maka segala aktivitas berhukum kita seharusnya melampaui dan tidak terkekang oleh nilai formalitas prosedural. Penegakan hukum harus dilaksanakan dalam spirit transendensi dengan orientasi pada terpenuhinya tujuan dan makna filosofis dari aktivitas penegakan hukum itu sendiri yakni pencarian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum baik secara integral maupun prioritas-kasuistis, yang muaranya adalah untuk membangun peradaban.

Membangun transendensi dalam berhukum, yang muaranya membangun peradaban, hanya bisa mawujud dengan adanya integrasi secara kausal organis antara 3 dimensi hukum. Yakni hukum sebagai nilai, hukum hukum sebagai norma, dan hukum sebagai perilaku yang ditransplantasi dalam substansi, struktur, dan kultur hukum. Dalam arti, hukum di Indonesia harus berasas atau berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa bangsa Indonesia, yang kemudian diformalisasi dalam norma hukum sebagai hukum positif, dan kemudian dipraktikkan secara empiris baik oleh masyarakat dalam pergaulan hidup maupun oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum. Inilah kunci menghidupkan transendensi hukum, membangun peradaban.