Peranan LPSK dalam Penegakan Hukum Pidana

oleh
Kantor LPSK. Foto : Net

Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Penegakan hukum pidana pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran hakiki tentang suatu peristiwa pidana yang menunjukkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, yang duji dari barang bukti dan alat bukti serta keyakinan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum perdata yang lebih menitikberatkan pada pencarian kebenaran formil. Kebenaran yang didasaran pada formalitas alat bukti.
Dalam penegakan hukum pidana, asas pembuktiannya bernilai beyond reasonable of doubt (tanpa keraguan). Hal ini mengandung arti bahwa, hakim ketika menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang terdakwa harus tanpa keraguan sedikitpun, dimana selain minimal terdapat dua alat bukti, seorang hakim juga harus memiliki keyakinan kuat bahwa memang benar-benar terdakwalah yang bersalah dan patut dijatuhi pidana.

Sedangkan dalam penegakan hukum perdata, asas pembuktiannya bernilai prepoderance evident (cukup), yang mana menitikberatkan pada bukti-bukti formal. Oleh sebab itu, dalam konteks pembuktian, hukum perdata meletakkan alat bukti surat dalam hal ini akta otentik, pengakuan, dan sumpah (nilai formal) sebagai bukti yang sempurna dan menentukan, tanpa melihat pada aspek keyakinan hakim.

Jika tergugat telah mengakui perbuatannya, maka pembuktian telah selesai, karena telah terpenuhi alat bukti pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan, tanpa hakim perlu menggali apakah benar pengakuan tersebut. Hal ini berbeda dalam pembuktian hukum pidana, dimana pengakuan terdakwa tidak serta merta begitu saja diterima sebagai alat bukti tanpa diuji kebenarannya dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, guna mendapatkan kebenaran materil dan keyakinan hakim.

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan semua alat bukti memang sederajat (tidak ada yang lebih kuat), namun alat bukti keterangan saksi (nilai materil) pada prinsipnya memiliki peran fundamental dan seringkali mampu menjadi alat bukti ‘induk’ untuk menggali kebenaran materil sekaligus menemukan alat bukti atau barang bukti lainnya, yang pada akhirnya dapat merekonstruksi secara utuh peristiwa pidana yang terjadi.

Artinya, keberadaan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana memiliki posisi yang strategis. Khususnya terhadap tindak pidana yang bersifat terorganisir dan sistematis. Mengingat saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi maupun tidak selalu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
Problematikanya adalah seringkali saksi tidak dapat bebas untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana dikarenakan rasa takut, mencari aman, maupun dikarenakan adanya ancaman dari pihak yang terlibat. Dalam tindak pidana terorganisir, maka pihak-pihak yang terlibat jelas bukan orang sembarangan. Mereka pada umumnya memiliki kuasa materil maupun politis yang dapat dimobilisasi untuk memberikan intimidasi baik secara langsung kepada saksi maupun kepada keluarga saksi, baik secara fisik maupun psikologis.

Maka dari itu, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 tahun 2011 telah memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) dalam pengungkapan kasus pidana terorganisir. Selain itu, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 semakin memperkuat perlindungan dan jaminan hukum kepada saksi.

Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2006 jo UU Nomor 31 tahun 2014, LPSK memiliki peran dan fungsi, antara lain: menerima dan menelaah pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban, memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana, melakukan kerjasama dengan instansi terkait perlindungan saksi dan korban.

Layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban menurut Pasal 5 UU Nomor 31 tahun 2014, adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Termasuk, mendapatkan tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, mendapat pendampingan, mendapat identitas baru, hingga bantuan biaya hidup sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Secara normatif, kehadiran LPSK sendiri bertujuan untuk membangun sistem dan kondisi yang kondusif terkait perlindungan terhadap saksi dan korban, yang mana, keduanya memiliki peran dan posisi strategis dalam penegakan hukum pidana. Khusus terhadap saksi, maka kehadiran LPSK dalam relasinya dengan penegakan hukum pidana pada dasarnya mengandung 3 poin krusial.

Pertama, sebagai jaminan perlindungan kepada saksi guna memperkuat kedudukan saksi (keleluasaan dan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan) dalam pengungkapan kasus pidana. Kedua, mengantisipasi dan meminimalisasi adanya intervensi atau intimidasi, baik secara fisik maupun psikologis yang menghambat pengungkapan kasus pidana, mengingat tindak pidana terorganisir pada umumnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kuasa secara politik maupun materil. Ketiga, membangun sistem untuk mendukung dan memperkuat penemuan kebenaran materil, yang merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana.

Sedangkan dalam perspektif korban, kehadiran LPSK dalam penyelesaian perkara pidana selain untuk memberikan perlindungan kepada korban (saksi korban), kehadiran LPSK juga memiliki peranan sebagai fasilitator terkait pemenuhan hak-hak korban baik secara restitusi maupun kompensasi.**