FORUMKeadilanbabel.com, PANGKALPINANG – Sehari setelah dilantik Menter Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin langsung memimpin rapat yang diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Jumat (13/5/2022).
Ihwal pertemuan tersebut dalam rangka menjalin tali silaturahmi, sekaligus berkenalan dan menjalin komunikasi. Diawali oleh Sekda Naziarto, para pejabat teras di Pemprov. Babel itu secara bergiliran mengenalkan diri di hadapan Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin.
Seusai berkenalan, Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa masa kerja dirinya memimpin Babel hanya sekitar satu tahun, sehingga di waktu yang singkat ini dirinya berharap kerja sama dari seluruh ASN di Pemprov. Babel untuk membantu menyelesaikan tugas yang telah diembannya. Maka setelah ini, dirinya menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD dalam waktu dekat untuk menyampaikan program kerjanya.
“Kerja ini tak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita, sangat penting untuk membangun kekompakan dan komunikasi yang baik. Yang paling penting, kita harus sama-sama menyadari bahwa bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu untuk masyarakat luas,” ujarnya.
“Juga dalam kurun waktu yang singkat itu, tugas yang saya emban jangan sampai tidak ada yang selesai. Dikarenakan saya sebelumnya berada di lingkaran luar Pemprov. Babel, semoga dapat memberi warna dan menawarkan solusi dari perspektif eksternal,” terangnya lagi.
Membenahi pertambangan timah di Babel menjadi tugas khusus yang diberikan kepadanya. Ia mengatakan bahwa sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo menginstruksikan dirinya untuk melakukan hilirisasi industri pertambangan timah, sementara Mendagri Tito Karnavian berpesan untuk membenahi tata kelola pertimahan di Babel.
“Karena Babel merupakan wilayah pertambangan timah, tentunya beliau ingin diimplementasikan di sini, agar dampak ekonomi terasa bagi masyarakat,” ungkapnya.
Terkait peningkatan royalti dari PT Timah Tbk akibat eksploitasi pertambangan yang tidak sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi di Babel, Pj gubernur yang juga menjabat sebagai Dirjen ESDM ini mengatakan bahwa hal itu ada peluang untuk ditingkatkan, dan saat ini sedang dibahas di Kementerian ESDM.
“Namun progres saham hingga saat ini belum begitu maju, hal ini dikarenakan PT Timah merupakan perusahaan terbuka, sehingga mekanismenya tidak bisa kita putuskan sepihak,” jelasnya.
“Intinya saya juga ingin berkontribusi terhadap tanah kelahiran saya. Saya tidak ingin muluk-muluk, saya ingin bertugas dengan baik dan bermanfaat,” tutupnya.(ikp)
