FORUMKeadilanbabel.com, PANGKALPINANG – Guna meningkatkan pelayanan publik dan mempertegas efek sentral pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kehadiran Layanan Umum Daerah (BLUD) dirasa penting.
Diungkapkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman, dalam sosialisasi tentang Badan Layanan Unit Daerah yang berlangsung di Ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur Babel, setiap penanggung jawab UPTD akan menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan. Sebab, kegiatan akan berjalan dengan efisien.
“Terus kita upayakan sistem BLUD ini, karena membuat lebih aman untuk kita melaksanakan kegiatan, lebih efisien, luwes, selama kita bisa meng_create_aturan-aturan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kegiatan akan lebih apik,” ujarnya, Senin (9/4/2022).
Untuk itu, ia meminta kepada setiap _stakeholder_ yang terlibat dalam pembentukan BLUD seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Keuangan Daerah (Bakuda), Inspektorat, termasuk para kepala sekolah di tingkat SMA/SMK yang sudah menjadi UPTD, dapat segera merumuskan aturan-aturan dasar yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Pesan saya, ketika BLUD ini akan diaktifkan, tolong rapat bersama-sama bagaimana menentukan dan menyusun SOP (standar operasional) mengelola keuangan ini. Jangan biarkan satu bidang pun tidak ikut, karena satu saja tidak ikut akan mengganggu alur atau sistem yang akan diterapkan,” katanya.
Dengan adanya BLUD, kata Gubernur Erzaldi, setiap sekolah akan menjadi mandiri dalam pengelolaan keuangan, serta dituntut dapat kreatif dalam memaksimalkan potensi yang ada di setiap sekolah. Ia mencontohkan, sekolah kejuruan dalam setiap praktik akan diberikan modal. Namun, setiap hasilnya akan diberdayakan ke bidang lainnya, atau dapat dijadikan peluang bisnis.
“Justru kebanyakan SMA/SMK akan berisiko melaksanakan kegiatan tanpa BLUD. Misalnya SMK Perikanan, ada biaya praktik menangkap ikan, BLUD siapkan dananya sebagai modal. Itu dikelola dengan baik. Ketika kita dapat hasilnya, kita jual atau suplai ke jurusan praktik pengelolaan ikan. Kalau sekolah-sekolah ada seperti ini, sekalian praktik, mutu bagus, jual. Untungnya, ya untuk kalian,” katanya.
Ia berharap, BLUD dapat berjalan dengan baik sebagai upaya lain Pemprov Babel dalam memenuhi pendapatan keuangan daerah. Untuk itu, ia meminta kepada setiap kepala sekolah, maupun UPTD yang ada, baik di bidang perikanan, perkebunan, keuangan dan lainnya, dapat serius dalam menjalankan BLUD ke depan.
“Misalnya pemeriksaan mutu, siapkan fungsionalnya. Di situ kita memberdayaan fungsional yang ada seperti arahan Pak Presiden. Di situ kinerja fungsional terukur dan betul-betul menjalankan fungsinya. Semua belum terlambat. Saya berharap suatu saat pendapatan provinsi meningkat sesuai pengawasan BPKP,” katanya.(ikp)
