Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan dalam Tindak Pidana

oleh
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H. CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Dalam suatu tindak pidana terkadang tidak hanya melibatkan satu pelaku, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran strategis dalam terjadinya tindak pidana. Terkait hal ini, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yakni, penyertaan tindak pidana dan pembantuan tindak pidana.

Penyertaan tindak pidana (delneming) sendiri dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok. Pertama, pleger/dader.

Adalah orang yang secara formil maupun materil melakukan semua yang menjadi rumusan suatu delik pidana. Pleger adalah orang yang melakukan sekaligus yang menyelesaikan rumusan delik pidana.

Kedua, doenpleger. Adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pengaruh daya paksa, tipu muslihat, dan alasan Pasal 44 KUHP. Misalnya menyuruh orang gila untuk memukuli orang lain, maka pihak materil (orang gila) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Ketiga, medepleger. Adalah orang yang turut serta untuk melakukan tindak pidana. Dalam turut serta, setidaknya harus ada dua pelaku, dan harus ada dua unsur yang terpenuhi, yakni kerjasama yang disadari untuk melakukan suatu delik pidana dan kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana tersebut (secara fisik). Misalnya terjadinya delik pemerkosaan yang dilakukan oleh dua orang pelaku, dimana terdapat kerjasama dan kehendak bersama untuk melakukan delik pemerkosaan.

Keempat, uitlokker. Merupakan orang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP ayat (1) nomor 2e, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Misalnya seseorang yang membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa orang lain. Pada uitlokker, pihak formil maupun materil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini berbeda dengan doenpleger, dimana pihak materil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain penyertaan, ada pembantuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Menurut Pasal 56 KUHP: “Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan konstruksi Pasal di atas, maka dalam pembantuan tindak pidana ada dua unsur yang harus terpenuhi. Pertama, harus dilakukan dengan kesengajaan. Tanpa adanya kesengajaan (menghetahui dan menghendaki), maka tidak bisa disebut sebagai pembantuan tindak pidana. Kedua, dilakukan sebelun atau saat tindak pidana dilakukan. Jadi, jika pembantuan dilakukan setelah tindak pidana terjadi, maka tidak dapat disebut sebagai pembantuan tindak pidana.

Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan prinsipil dari turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) dengan pembantuan tindak pidana? Jika diamati, turut serta melakukan tindak pidana dan pembantuan tindak pidana sekilas memiliki irisan atau anasir perbuatan yang mirip.

Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (2003) karya Prof. Wirjono Projodikoro, dijelaskan bahwa perbedaan prinsipil antara turut serta melakukan tindak pidana dan pembantuan tindak pidana terletak pada dua aspek. Pertama, wujud kesengajaan. Kedua, kepentingan pelaku.

Wujud kesengajaan dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, perihal kehenak pelaku untuk ikut turut melakukan tindak pidana atau hanya pembantuan semata.. Kedua, perihal kehendak pelaku untuk benar-benar mencapai akibat dari rumusan delik atau membantu apabila pelaku menghendaki. Artinya, harus adalah perbuatan pelaksanaan, di dalam turut serta melakukan tindak pidana.

Kemudian dari aspek kepentingan pelaku dapat dinilai dari apakah memiliki kepentingan sendiri atau hanya untuk memenuhi kepentingan pihak lain (dader). Jika memiliki kepentingan sendiri, maka dapat disebut sebagai turut serta melakukan tindak pidana, namun jika sekadar untuk memenuhi kepentingan orang lain, maka disebut pembantuan tindak pidana.

Perbedaan turut serta dan pembantuan dalam tindak pidana juga dapat ditelaah dalam ajaran subyektif maupun ajaran obyektif. Dalam ajaran subyektif, kesengajaan dalam turut serta ditujukan untuk terwujudnya delik, sedangkan kesengajaan dalam pembantuan ditujukan untuk memberi bantuan saja kepada pelaku, yang bagi pelaku itu membantu dirinya untuk mewujudkan delik. Kemudian dalam ajaran obyektif, perbuatan dalam turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan, sedangkan perbuatan dalam pembantuan merupakan perbuatan penunjang bahkan persiapan saja.