Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Ini Dorong Masyarakat Salurkan Zakat, Infak dan Sedekah ke Lembaga Resmi

oleh
Rio Setiady

FORUMKeadilanbabel.com, PANGKALPINANG – Masyarakat Kota Pangkalpinang hendaknya menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ke lembaga resmi.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady.
Menurutnya, ada beberapa lembaga zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) milik pemerintah daerah masing-masing, maupun lembaga non pemerintahan seperti Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) maupun Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), serta unit pengumpulan zakat lainnya.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kaum muslimin di Kota Pangkalpinang, untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu membayar zakat pundaknya melalui lembaga resmi yang ada,” kata Rio kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Dikatakan Rio, penyaluran zakat ke lembaga resmi, bertujuan agar pendistribusiannya bisa tepat guna dan menghindari penyalahgunaan. Selain itu juga, untuk mencegah kerumunan apalagi masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

BACA JUGA :  Pansus DPRD Babel Bahas Raperda Keuangan Daerah

Zakat yang dikumpulkan ini, tentu saja selain bernilai ibadah, juga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama mereka yang memang membutuhkan. Sehingga pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga zakat dalam membantu masyarakat yang tidak mampu, agar tidak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Apalagi pos anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai dikurangi sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga dana zakat ini dapat dimaksimalkan bagi mereka yang termasuk ke dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat,” terangnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai, sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga zakat ini sangat penting. Hal itu mengingat pemerintah daerah sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.

BACA JUGA :  Upaya Maksimalkan Pengaduan Pelayanan Masyarakat, Diskominfo PGK Gelar Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SP4N LAPOR

Oleh karenanya, bulan Ramadan ini adalah momentum untuk mengoptimalisasi pengelolaan zakat di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Kota Pangkalpinang.

“Kami DPRD Kota Pangkalpinang, mendukung penuh usaha pemerintah daerah melakukan optimalisasi, baik dari pengumpulan zakat maupun penyalurannya. Baik melalui lembaga resmi yang memang memiliki izin untuk menarik dan menyalurkan dana dari masyarakat,” bebernya.

Kendati demikian, kata Rio, banyak masyarakat terbantu dengan pengelolaan zakat yang dikelola secara profesional dan sesuai prosedur. Sampai kini, masih banyak masyarakat yang masih memiliki tunggakan sehingga BPJS tidak bisa digunakan.

Begitu pula masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan dalam membayar biaya berobat dan biaya rawat inap di rumah sakit. Di situlah peran dari lembaga zakat yang kemudian bersinergi dengan pemerintah daerah, untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mampu.

BACA JUGA :  Anggota DPRD Babel Minta Pemerintah Hadir di Tengah Anjloknya Harga TBS Sawit

Bukan hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi pengelolaan zakat dan penyalurannya pun bisa dilakukan di sektor pendidikan bahkan bantuan usaha yang termasuk dalam zakat produktif.

“Tentu ini harus kita dukung mengingat besarnya potensi zakat di Kota Pangkalpinang yang bisa mencapai lebih dari Rp5 miliar per tahun,” tutup Rio.(red)