Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

oleh
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Makna dari kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka setidanya mengandung 3 preposisi.

Pertama, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yudikatif memiliki kedudukan yang sederajat dengan cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, kekuasaan kehakiman merupakan ekses dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem checks and balances. Ketiga, kekuasaan kehakiman bersifat independen yang terbebas dari intervensi dari entitas apapun.

Baik intervensi dari cabang kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif), internal kekuasaan kehakiman (atasan), pihak yang berperkara (intervensi ekonomi/fisik), masyarakat (tekanan sosiologis), dan intervensi dari pers (trial by the press). Independensi kekuasaan kehakiman sendiri merupakan konsekuensi melekat dari prinsip kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka.

Independensi kekuasaan kehakiman dapat didistingsi dalam dua pengertian.

BACA JUGA :  Peranan LPSK dalam Penegakan Hukum Pidana

Pertama, independensi personal. Meliputi independensi personal hakim sebagai personifikasi dari kekuasaan kehakiman baik terkait independensi dalam kapasitas teknis-yudisial (memutus perkara) maupun independensi terkait organisatoris-administratif (jabatan, gaji, jaminan keamanan dll).

Kedua, independensi institusi. Merupakan independensi badan peradilan sebagai struktur dari praksis kekuasaan kehakiman. Shimon Sheret membagi independensi badan peradilan dalam empat jenis, yakni: independensi substantif, independensi personal, independensi internal, dan independensi kolektif.

Independensi substantif merupakan independensi badan peradilan dalam memutus perkara, independensi personal menyangkut jaminan terhadap jabatan pelaku kekuasaan kehakiman, independensi internal terkait independensi dari atasan atau rekan kerja, dan terakhir, independensi kolektif misalnya terkait adanya partisipasi badan peradilan dalam aspek administrasi, seperti penentuan anggaran.

Independensi kekuasaan kehakiman (selain akuntabilitas) pada hakikatnya merupakan pondasi fundamental bagi terwujudnya peradilan yang fair dan imparsial sebagai stimulasi bagi tegaknya hukum dan keadilan. Namun di sisi lain, independensi kekuasaan kehakiman tidak bisa diartikan secara letterlijk sebagai kebebasan absolut tanpa batas. Independensi harus diartikan sebagai jaminan kebebasan dari intervensi yang dibatasi oleh hukum dan etika profesi.

BACA JUGA :  Ketum DPP LDII: LGBT Bertentangan dengan Agama dan Moralitas

Lebih dari itu, kekuasaan kehakiman pada prinsipnya memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam ruang publik. Ia bisa menentukan sah tidaknya suatu produk hukum (uji materi), menentukan mati tidaknya seseorang (vonis pidana mati), hingga menentukan keabsahan jabatan publik (gugatan tata usaha negara) melalui putusan pengadilan.

Oleh sebab itu, independensi kekuasaan kehakiman harus dibarengi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman sendiri merupakan konsekuensi logis dari adanya kekuasaan (yudikatif), yang lahir dari mandat kedaulatan rakyat sebagai manifestasi kekuasaan negara.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, independensi dan akuntabilitas pada prinsipnya merupakan dua entitas yang bersifat respirokal. Independensi tanpa akuntabilitas akan melahirkan extra kekuasaan, sebaliknya akuntabilitas tanpa independensi akan melahirkan tradisi formalitas belaka.

BACA JUGA :  Pengaruh Pembangunan Universitas konghucu terhadap peningkatan Ekonomi Masyarakat KBB

Akuntabilitas mengandung nilai integritas, sedangkan independensi mengandung nilai kemerdekaan. Nilai integritas dan nilai kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman merupakan nilai fundamental yang akan berimplikasi pada meningkatnya fungsi peradilan (terwujudnya peradilan fair dan imparsial) untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memperkuat trust publik terhadap badan peradilan.

Akuntabilitas kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, akuntabilitas personal. Yang menuntut internalisasi moral dan integritas dari hakim dalam menjalankan profesi. Kedua, akuntabilitas institusi. Menuntut adanya sistem manajerial administrasi peradilan yang profesional untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Praksis dari pada akuntabilitas kekuasaan kehakiman dari segi personal mawujud dalam bingkai pengawasan hakim secara internal oleh MA dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). Sedangkan aspek akuntabilitas kekuasaan kehakiman dari segi institusi menjadi tanggungjawab MA terkait penilaian dan pembinaan administratif terhadap badan peradilan di bawahnya.