FORUMKeadilanbabel.com, MENDOBARAT – Sebagai gubernur maupun masyarakat, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mendukung langkah dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, mengenai pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Keputusan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang terjangkau itu, dikatakan Gubernur Erzaldi, sangatlah tepat di tengah-tengah status Indonesia sebagai lumbung CPO ( _Crude Palm Oil_ ), tetapi rakyatnya antre untuk mendapat minyak goreng.
“Keputusan Pak Presiden ini semata-mata demi kepentingan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya minyak goreng ini. Siapapun pemimpinnya pasti akan melakukan hal yang sama” ujarnya, Senin (25/4/22).
Atas alasan ini pula, diakui Gubernur Erzaldi, ia memanggil para perwakilan perusahaan sawit di Babel, dan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama perusahaan pengelolaan perkebunan sawit se-Bangka Belitung, di UPTD Balai Benih Pertanian Pelempang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Desa Air Buluh, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
Oleh sebab itu, ia berharap juga kepada perusahaan pengelolaan perkebunan sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Babel agar mendukung langkah pemerintah itu, mengingat perkebunan sawit adalah sektor perkebunan yang paling luas di Bumi Serumpun Sebalai, dan notabene komoditi sawit ini merupakan bahan utama pembuatan minyak goreng.
Gubernur menyarankan GAPKI Babel untuk membuat surat kepadanya tentang kondisi yang terjadi, dan menyertakan janji akan mematuhi kebijakan pemerintah, serta apa yang akan dilakukan selanjutnya. Surat tersebut akan ia teruskan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).
“Tentunya pasti ada jalan keluar. Ketika tidak ada lagi antrean minyak goreng dan harga minyak goreng ideal, Insyaallah itu yang diharapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Gubernur juga berharap kepada perusahaan untuk menyiapkan dana CSR ( _Corporate Social Responsibility_ )-nya. Selain dukungan untuk kebijakan pemerintah itu, perusahaan perkebunan sawit juga diharapkan dapat mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, yakni integrasi sapi sawitnya.
“Untuk membeli minyak goreng kita bagikan kepada masyarakat dengan harga murah, sambil menunggu. Tanpa dukungan kita semua program ini tidak akan terwujud,” katanya.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bangka Belitung Datuk Ramli Sutanegara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel Edi Romdhoni, dan pimpinan perusahaan pengelolaan perkebunan sawit se-Bangka Belitung. (Ikp)
