FORUMKeadilanbabel.com, PANGKALPINANG — Kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (18/4/2022).
Sekitar 70 orang massa aksi melakukan jalan mundur diruas jalan Pemprov Babel menuju kantor DPRD Babel pada pukul 10.00 WIB. Sampai di depan kantor DPRD Babel, massa perwakilan organisasi melakukan orasi yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD Babel. Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kebijakan ekonomi saat ini.
Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Bangka sahabat Charles Swarda mengatakan, ditengah krisis COVID-19 yang belum usai, pemerintah justru membuat kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat, dengan alasan ketahanan ekonomi pasca COVID-19 tersebut, saya menilai tidak logis untuk dijadikan dalil, dikarenakan justru kebijakan pemerintah tersebut akan menyebabkan kelangkaan komoditas dan peningkatan inflasi.
“kebijakan-kebijakan yang sangat membuat masyarkat sengsara dan menderita adalah, seperti mahalnya harga minyak goreng, yang diakibatkan oleh mafia-mafia yang selalu memperkaya dirinya sendiri, tanpa peduli dengan bangsa dan negara” tutur Charles
Charles kembali melanjutkan, Efek domino dari Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah, memberatkan hidup rakyat miskin dimana angka kemiskinan diyakini akan meningkat dan juga peningkatan inflasi, selain itu harga bahan pangan juga akan ikut meroket.
“Oleh karena itu, kami dari cipayung plus Bangka Belitung menuntut para pemangku kebijakan Daerah Bangka Belitung, untuk melakukan evaluasi dari berbagai kebijakan tersebut dan menyiapkan alternatif lain guna menstabilkan harga akan daya beli masyarakat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi”, tegasnya
Aksi kemudian diakhiri oleh pembacaan tuntutan aksi oleh ketua PC PMII Bangka, Charles Swarda. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut, yaitu :
1 Menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.
2. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pangan di setiap daerah.
3. Menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM).
4. Mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan.
5. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor.
6. Menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
7. Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis.
8. Menuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya. (red)
