Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman

oleh
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Oleh Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.  CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

 

Dalam buku Politik Hukum di Indonesia (2009), Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Mahfud MD memandang politik hukum sebagai pilihan pemberlakuan hukum untuk mencapai tujuan negara.

Pakar hukum lainnya, Bagir Manan, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, beserta segala unsur yang akan menopang pembentukan dan penegakan tersebut. Politik hukum sendiri memiliki afiliasi erat dengan dinamika dan konfigurasi sosial-ekonomi-politik.

Dalam wacana politik hukum, kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki dinamika historis yang berhubungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Dalam konteks politik hukum kekuasaan kehakiman, pada dasarnya turut menggambarkan corak konfigurasi politik, yang muaranya adalah merefleksikan apa tujuan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Penulis membangi periodesasi kekuasaan kehakiman menjadi 3 bagian. Pertama bagian sebelum reformasi yang meliputi era orde lama dan orde baru. Kedua, bagian pasca reformasi. Dan ketiga, era futuristik (masa depan). Pertama, bagian sebelum reformasi. Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.
Pada era sebelum reformasi ini, kemerdekaan kekuasaan kehakiman hanya sekadar macan kerta belaka. Ketentuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sendiri dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 24 UUD tahun 1945 (sebelum amandemen), yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.
Pada era ini, intervensi kekuasaan eksekutif sangat mendominasi. Bahkan intervensi kekuasaan eksekutif atas kekuasaan kehakiman mendapatkan basis legitimasi formal dalam Pasal 19 UU Nomor 19 tahun 1964, yang memberikan wewenang kepada Presiden, untuk “Beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal peradilan”.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 juga mereduksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara struktural. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh badan-badan peradilan hanya terkait urusan teknis peradilan (proses mengadili), sedangkan dalam urusan organisatoris, administratif, dan anggaran adalah bagian dari kekuasaan eksekutif (departemenn masing-masing). Kondisi ini dikenal dengan sistem dua atap. Dapat dikatakan, pada era sebelum reformasi, pelaksanaan kekuasaan kehakiman hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan kekuasaan eksekutif.

Kedua, era pasca reformasi. Tonggak penting kekuasaan kehakiman di Indonesia diawali dengan lahirnya Tap MPR Nomor/X/MPR/1998, yang menyebutkan bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi intervensi dalam proses peradilan yang menyebabkan berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif dalam proses pengadilan. Tap MPR Nomor/X/1998 kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya UU Nomor 35 tahun 1999.
Era pasca reformasi juga ditandai dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Terbaru, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009. Di era pasca reformasi, pelaksanaan kekuasaan kehakiman ditujukan untuk menegakkan negara hukum, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam praktik maupun konsep.
Ketiga, era futuristik. Pengaturan kekuasaan kehakiman di masa depan harus dikonstruksikan untuk membangun dan memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu kebijakan penting yang harus dibangun adalah dengan menjadikan hakim (di semua tingkatan) sebagai pejabat negara, dengan sistem seleksi yang berbeda dengan sistem seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene adalah bagian dari eksekutif. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan reformasi hukum baik dengan perubahan UU Kekuasaan Kehakiman maupun pembuatan UU Jabatan Hakim.