Mewujudkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat, Ini Kata Ketua DPRD Herman Suhadi

oleh
Seminar Arah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026, di gedung Pertemuan dan serba guna Kabupaten Belitung, Rabu (30/03/2022).

FORUMKeadilanbabel.com, Belitung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, berharap, Arah Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilakukan secara terencana, terukur dan representatif, sehingga terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, Saat menyampaikan paparan pada acara Seminar Arah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026, di gedung Pertemuan dan serba guna Kabupaten Belitung, rabu (30/03/2022).

Kegiatan yang di buka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, dan dihadiri unsur forkopimda Bangka belitung, Sekretaris DPRD Babel M. Haris, AR. AP, kepala OPD Provinsi kepulauan Bangka Belitung, stakeholder beserta tamu undangan.

BACA JUGA :  Lepas Sambut Kepala BPTP Babel, Pj Gubernur Siap Bersinergi

Legislator PDI-P menambahkan, tiga Peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah, antara lain, pertama, Legislasi Pembentukan Perda, kedua, anggaran dan fungsi DPRD yang ketiga, yakni Pengawasan.

“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan porsi yang seimbang, setara dan sejajar dengan kepala daerah “, ungkapnya.

Selain itu, DPRD merupakan rekan kerja kepala daerah yang memberikan konsep check and balances dalam pemerintahan daerah.

“memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, berkeadilan dan mengedepankan persatuan”, terangnya.

Dalam mengahadapi Tantangan pembangunan kedepan, maka, diharapkan, untuk terus melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur, koordinasi antar stakeholder, sinkronisasi peraturan dan perundangan, serta bijak dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA, Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja.

BACA JUGA :  430 Barang Rampasan, Dimusnahkan Kejari Bangka Barat

“Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien mengedepankan kesejahteraan rakyat”, harapnya.(red)

Sumber : Setwan