Pusat Beri Sinyal Jadikan Babel Gerbang Pariwisata Indonesia

oleh
Wakil Gubernur Abdul Fatah, dan Pemprov Sulawesi Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel JW Marriot Kuningan, Selasa (29/3).

FORUMKeadilanbabel.com, JAKARTA – Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) yang dihadiri Wakil Gubernur Abdul Fatah, dan Pemprov Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel JW Marriot Kuningan, Selasa (29/3).

Rakor tingkat menteri ini yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membahas Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)/ _Integrated Tourism Master Plan (ITMP)_ Babel dan Manado-Likupang.

Menko Luhut mengatakan, Babel maupun Manado-Likupang berpotensi menjadi gerbang pariwisata Indonesia. Dua destinasi ini dapat dikembangkan menjadi destinasi yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi dengan target wisatawan _high spender_ , baik nusantara maupun mancanegara.

“Target wisatawan _high spender_ tersebut akan memberikan dampak pendapatan pariwisata yang lebih tinggi,” ungkap Menko Luhut dalam sambutannya.

Guna mengoptimalisasikan potensi itu, Menko Luhut meyampaikan harus tersedianya aksesibilitas yang memadai, amenitas yang memenuhi standar, atraksi yang menarik, serta fasilitas layanan pariwisata lainnya. Dukungan investasi tentu menjadi penting, untuk pembiayaan pengembangan fasilitas tersebut.

Selain itu, kata Menko Luhut, rencana induk juga harus berperan sebagai pedoman bagi kita semua dalam perencanaan arah pembangunan kepariwisataan, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dan kemaritiman, serta pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, sejak saat ini hingga 25 tahun ke depan. Pasalnya, apabila dijalankan dengan baik, maka realisasi rencana induk ini akan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA :  Pentingnya Sekolah Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

“Yang dimulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan terhadap produk UKM/IKM/Artisan hingga potensi peningkatan usaha di bidang jasa pariwisata,” bebernya.

Secara khusus terkait investasi, Menko Luhut menjelaskan bahwa, rencana induk harus mampu memetakan potensi-potensi yang membutuhkan investasi, sehingga lebih mudah untuk ditawarkan kepada investor. Karena itu, ia yakin rencana induk yang disusun telah mempertimbangkan aspek-aspek berkelanjutan seperti ekonomi biru, hijau, dan sirkular, hingga mendukung inklusivitas.

Maka Menko Marves juga meminta semua pihak di pemerintahan untuk dapat menyelesaikan terlebih dahulu seluruh hambatan yang ada, terutama hambatan lahan yang sering mengganggu rencana pembangunan.

“Mari kita wujudkan Manado-Likupang dan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata yang inklusif, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Saya titip kepada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk semakin menggaungkan kampanye #BanggaBerwisatadiIndonesiaAja secara lebih masif,” pintanya

Dalam rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BACA JUGA :  Pemkot Pangkalpinang dan Pelaku UMKM Perkuat Sinergi untuk Kembangkan Pemasaran Produk dan Investasi

*Pengembangan Pariwisata Babel Melalui Pola Camar Laut*

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah mengapresiasi karena pada akhirnya finalisasi RIDPN/ITMP Babel terwujud. Menurutnya, Babel memiliki posisi sebagai salah satu tujuan wisata nusantara, yang telah diakui secara nasional.

Dia juga menyambut positif percepatan pengembangan pariwisata di Babel, yang dibungkus dengan pola “Camar Laut Bangka Belitung”, di mana pengembangan akan tersebar di dua pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung.

“Namun diperlukan penguatan konektivitas antar kedua pulau (Pulau Bangka dan Belitung),” ungkapnya.

Adapun lingkup kegiatan RIDPN/ITMP ini didasarkan pada konsep empat pilar pembangunan pariwisata, yaitu pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan sumber daya manusia kelembagaan pariwisata.

Empat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan asas pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan parwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

*Kolaborasi Antar Stakeholder Wujudkan Pembangunan Wisata Inklusif*

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam kesempatan yang sama menyampaikan, penyusunan kedua RIDPN/ITMP telah sesuai dengan pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Sehingga, percepatan pengembangan DPN Manado-Likupang dan Bangka Belitung dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur yang melibatkan dukungan lintas sektor baik publik, swasta dan masyarakat.

BACA JUGA :  Nekat, Belasan Ponton TI Ilegal Beroperasi di Sungai Batu Rusa 

“Hasilnya diharapkan dapat mewujudkan DPN Manado-Likupang dan Bangka Belitung yang inklusif, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Suharso.

Sejalan dengan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan jika ITMP sudah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden maka akan mudah merencanakan, mengelola, hingga akselerasi pelaksanaan pembangunan destinasi wisata yang berkelas.

“Harapannya setelah ITMP ini ditetapkan jadi Peraturan Presiden, kita bisa mengakselerasi pelaksanaan dari master plan ini agar kita bisa menyiapkan Manado-Likupang dan Bangka Belitung sebagai Destinasi Pariwisata Nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global _(world class)_ didukung dengan kolaborasi dan komitmen seluruh stakeholder terkait,” kata Menparekraf.

Melalui komitmen dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang terkait tentunya akan menjadi modal utama dalam pengembangan sektor parekraf. Sehingga, kita dapat membuka peluang lapangan kerja seluas-luasnya dan menggerakan ekonomi daerah serta berdampak pada kebangkitan ekonomi nasional.(ikp)