Isu Penjarahan dan Penggarapan Lahan di DAS Desa Mendo Kian Mencuat, Kades Terlibat?

oleh
Kades Mendo, BPD bersama tim dari Pemda Kabupaten dan Provinsi saat survey ke lokasi DAS Desa Mendo, 15 Maret 2022.

FKB News, BANGKA – Isu soal penggarapan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan Desa Mendo kian mencuat.

Pasca sejumlah tim Pemkab Bangka dan Pemrov Babel turun ke lokasi dan menemukan sejumlah titik lokasi yang sudah tergarap dan ditanami pohon kelapa sawit mengindikasikan jika kegiatan penggarapan lahan tersebut mendapatkan restu dari oknum pemerintah desa setempat.

Hal ini terkuak saat redaksi FORUMKeadilanbabel.com melakukan wawancara dengan Ibrohim selaku Direktur Bumdes Bintang Usaha milik Desa Mendo melalui sambungan telepon, Sabtu (19/3/22).

Ibrohim mengatakan bahwa saat tim Sekda Bangka turun ke lokasi dan menemukan penggarapan di beberapa titik lokasi DAS dan lahan di luar DAS hingga ratusan hektar luasnya yang tidak memiliki legalitas. Sehingga saat itu juga Tim meminta Kades Mendo untuk segera mengirimkan surat ke Sekda Bangka secepatnya.
“Namun sampai hari ini, kemarin saya tanya ke kantor desa Mendo. Surat yang diminta Tim Sekda kemarin itu belum juga dikirim oleh Kades Mendo. Kata kawan kawan di Pemdes belum ada perintah dari Kades,” ungkap Ibrohim.

Lanjut dia, malam tadi dirinya melakukan rapat bersama tokoh agama, tokoh masyarakat membahas soal surat yang belum dibuat Kades.
“Jadi kita musyawarah lagi bersama tokoh agama dan masyarakat malam tadi. Maunya Kades ini yang bagaimana? Akhirnya diputuskan 10 orang perwakilan masyarakat besok Jum’at harus menemui Kades. Namun saat 10 orang perwakilan masyarakat ini ke Kantor Desa. Pak Kadesnya tidak ada di kantor. Jadi Senin besok perwakilan masyarakat akan ke Kantor Desa lagi untuk menemui Kades,” terang Ibrohim.

BACA JUGA :  Menyambut Pulang Kampung Pak Ridwan Djamaluddin dengan Tiga OJO.

Dikatakan Ibrohim, surat yang diminta tim Sekda itu surat dari Kades beserta titik titik koordinat yang bermasalah itu.

“Karena nantinya lahan lahan yang sudah digarap tanpa legalitas itu akan di SK kan oleh Pemda selanjutnya pihak Pemdes bisa bekerjasama dengan Bumdes untuk pengelolaannya. Artinya nanti tanah tersebut akan diserahkan ke pihak Desa untuk dikelolah,” bebernya.

Lahan DAS Desa Mendo yang digarap tanpa legalitas yang sah.

Ibrohim juga mengatakan jika perambahan dan penggarapan yang dilakukan kelompok ini terkesan semena mena sehingga kian membuat warga kesal.

“Mereka itu semena mena menggarap lahan padahal tidak memiliki legalitas. Ini yang membuat kesal warga,” cetusnya.

Disinggung soal adanya mafia tanah dalam persoalan penggarapan ini? Ibrohim menjelaskan jika dari pihak warga Desa Mendo, persoalan ini memang sudah masuk dalam kategori mafia tanah.
“Mereka itu buat kita kebingungan juga. Jual belinya itu tidak melalui Desa dan masyarakat yang menjual tanah itu justru dak tau tanah yang dijual itu yang mana. Ya memang mafia tanah. Tapi kata Jaksa di Kejati (tim satgas mafia tanah, red) itu belum masuk kategori mafia tanah namun baru unsur mafia tanah. Soalnya tanah yang diperjualbelikan tidak memiliki surat tanah sehingga tanah tersebut masih hak Desa,” terangnya.

BACA JUGA :  Ketua LSM Gempa Babel Angkat Bicara Soal Pengelolaan Usaha Wisata Tahura Mangkol

Lantas siapa oknum yang membekingi aktivitas penggarapan lahan tanpa legalitas yang ditaksir mencapai lebih dari 400 hektar itu? Ibrohim dengan tegas mengatakan untuk mengungkap siapa aktornya sebenarnya gampang.
“Kan kalau soal adiministrasi aset aset Desa ini semuanya ada di Pemdes, dan yang paling berkompeten di Pemdes itu kan Kades. Nah gampang sebenarnya kalau ingin selesaikan perasoalan ini, Kades tinggal bikin surat, panggil mereka atau datang ke lokasi dan tanya pada mereka mana legalitasnya. Kalau tidak ada legalitasnya ya udah tinggal perintahkan tarik semua alat alat kalian. Jangan lagi dilanjutkan, kan gampang. ,” jelasnya.

“Kunci itu kan ada di Kades. Tapi faktanya sampai saat ini belum ada kebijakan Kades soal penggarapan lahan tersebut. Alasannya ya katanya masih baru,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Kunjungi Ruang Melati, Istri Pj Gubernur Jatuh Cinta dengan Batik Tanah Wari

Sementara itu Kades Mendo, Isa yang dihubungi Forumkeadilanbabel.com mengatakan jika pihaknya hingga saat ini memang belum mengirimkan surat yang diminta tim kemarin lantaran kata dia belum musyawarah dengan pengurus desa lannya.

“Kami harus musyawarah dulu sama BPD dan tokoh nasyarakat Desa Mendo. Nanti kalau sudah musyawarah baru akan tau harus bagaimana” kata Kades Isa yang terkesan hati hati memberikan pernyataannya.

Disinggung soal aktivitas perambahan dan penggarapan lahan oleh kelompok yang tidak punya legalitas yang saat ini masih terus berlanjut, Kades Isa berdalih jika sudah melakukan survey bersama tim Pemda.
“Kemarin kita bersama tim dari Pemda sudah survey ke beberapa titik lokasi,” dalihnya.

Lantas apa tindakan selanjutnya terhadap aktivitas penggarapan lahan tersebut? Kades Isa lagi lagi hanya menjawab akan disurvey lagi dan dimusyawarahkan lagi.
“Kita survey lagi dan musyawarahkan dengan BPD dan tokoh masyarakat untuk tindak lanjut ke depannya,” tutupnya.(red).

Baca Juga : Tak Miliki Legalitas Perambahan dan Penggarapan Lahan di DAS Desa Mendo Disinyalir Mafia Tanah