Menyongsong Pembaharuan Hukum Pidana

oleh
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Hukum pidana pada prinsipnya dapat dilihat dalam dua perspektif, dalam arti yang luas maupun arti yang sempit. Dalam arti luas, hukum pidana terdiri atas hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, hukum pidana hanya mengacu pada hukum pidana materil.

Hukum pidana materil adalah hukum pidana substantif yang mengatur mengenai perbuatan pidana (perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana), pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan.

Hukum pidana formil merupakan hukum pidana prosedural, yang mengatur mengenai bagaimana menegakkan hukum pidana materil.

Dalam hukum pidana formil diatur mengenai prosedur-prosedur hukum terkait penyelidikan, penyidikan, penahanan, upaya hukum, hingga vonis. Sedangkan hukum pelaksanaan pidana, merupakan segala ketentuan hukum mengenai pengaturan bagaimana pidana itu dilaksanakan, misalnya Undang-Undang Pemasyarakatan.

Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum merupakan perubahan-perubahan terhadap hukum baik dalam arti formil maupun materil, baik sebagian (parsial) atau menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas peran hukum dalam sistem negara atau kehidupan masyarakat. Pembaharuan hukum biasanya dipengaruhi oleh beberapa causa, seperti perubahan zaman, dinamisasi kondisi masyarakat, problematika aktual masyarakat, adanya kekosongan hukum, atau juga internalisasi visi pemerintah untuk mendorong perubahan sosial.

Pembaharuan hukum pada prinsipnya merupakan konsekuensi alamiah, mengingat hukum adalah produk buatan manusia, yang pastinya tidak akan bisa sempurna dan kompatibel secara kekal. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa direstorasi sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan perkembangan zaman.

BACA JUGA :  Penegakan Hukum dan Korupsi Ekstorsif

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka pembaharuan menjadi poin penting. Mengingat perkembangan dan dinamisasi masyarakat memerlukan peran dan fungsi yang lebih efektif dari bekerjanya hukum pidana. Dalam arti, pembaharuan hukum pidana dikonstruksikan untuk meningkatkan peran dan fungsi hukum pidana bagi negara dan masyarakat.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (2010), pembaharuan hukum pidana Indonesia diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral bangsa: sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Atau jika disimplifikasikan, menurut penulis, bahwa tujuan dari pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah untuk membentuk hukum pidana yang mencerminkan nilai dan saripati Pancasila, yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sekaligus sumber dari segala sumber hukum nasional.

Obyek pembaharuan hukum pidana sendiri dalam hal ini dapat berada dalam bingkai struktur hukum (kelembagaan) maupun substansi hukum, yang meliputi hukum pidana materil (KUHP), hukum pidana formil (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana. Namun dalam artikel ini, penulis lebih memfokuskan pada substansi hukum, khususnya hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

BACA JUGA :  Kemana Ucapan Karangan Bunga Selamat Berpisah dan Terimakasih Tertuju

Menurut Prof. Sudarto, secara umum pembaharuan hukum pidana Indonesia memiliki 3 nilai urgensi. Pertama, alasan politik. Bahwa hukum pidana Indonesia adalah lambang supremasi negara, maka dari itu produk hukum peninggalan kolonial harus diganti dengan produk hukum karya asli bangsa sendiri. Dalam hal ini menyoroti masih berlakunya KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Kedua, alasan sosiologis. Hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa. Oleh sebab itu, hukum pidana Indonesia seharusnya menjadi manifestasi dari pencerminan nilai-nilai Pancasila bukan nilai-nilai dari bangsa lain (bangsa barat). Ketiga, alasan gramatikal. Bahwa teks resmi KUHP adalah dalam bahasa Belanda, sedangkan yang beredar di publik adalah KUHP terjemahan akademisi hukum Indonesia (Moeljanto, R. Soesilo, dll), yang bukanlah teks resmi.

Di atas, penulis telah membahass mengenai 3 nilai urgensi pembaharuan hukum pidana menurut Prof. Sudarto. Kemudian penulis akan menambahkan alasan yang keempat, yakni alasan praktikal-adaptif (kebutuhan).

Berdasarkan alasan praktikal-adaptif, maka KUHP seharusnya segera diperbaharui.

KUHP secara substansi tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan hukum pidana moderen, karena masih beraliran klasik, yang menitikberatkan pada nilai retributi, fokus pada pembalasan pada pelaku dan tidak memperhatikan kepentingan korban. Oleh sebab itu, tidak terbuka ruang bagi tumbuhnya prinsip-prinsip individualisasi pidana seperti, modifikasi pidana atau permaafan hakim. Juga tidak ada ruang bagi keberpihakan pada kepentingan korban, misalnya prinsip restorative jusstice atau ganti rugi.

BACA JUGA :  Kemana Ucapan Karangan Bunga Selamat Berpisah dan Terimakasih Tertuju

Akibatnya, over capsity lembaga pemasyarakatan terjadi dimana-mana, yang mengakibatkan disfungsinya program pemasyarakatan, sehingga terjadi dis-efektivitas fungsi bekerjanya hukum pidana.

Sedangkan dari sudut hukum pidana formil atau hukum acara pidana (KUHAP), KUHAP sendiri memiliki beberapa kelemahan elementer untuk mendukung efektivitas fungsi hukum pidana, salah satunya adalah masih banyaknya lex imperfecta atau ketentuan prosedural hukum yang tidak menyertakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Contohnya terkait aturan mengenai kewajiban adanya pendampingan dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau diancam dengan pidana diatas 5 tahun (Pasal 56 KUHAP). Ketentuan tersebut tidak memberikan aturan mengenai konsekuensi hukum (sanksi) apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat pada tingkat pemeriksaan tertentu.

Pada prinsipnya, pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan hal yang fundamental guna meningkatkan peran dan fungsi hukum pidana dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dirasa sangat gersang saat ini. Lambatnya proses pengesahan RUU KUHP tentu menjadi ironi tersendiri bagi bangsa ini. Di sisi lain, KUHAP setelah 31 tahun ‘hidup’ tentunya juga memerlukan restorasi guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.