Kasus Dugaan Korupsi Aliran Fee 20 Persen Dinas PUPR  Babel Kian Mencuat, KMAKI Akan Investigasi, Kajati Daroe Bergeming

oleh
Foto : incolllage. (Ist)

FORUMKeadilanbabel.com, PANGKALPINANG – Kasus dugaan korupsi aliran fee 20 persen proyek pemeliharaan rutin tahun anggaran 2021 di Dinas PUPR Babel saat ini kian menjadi sorotan.

Setelah sebelumnya, pentolan LSM Anti Korupsi Peduli Pejabat Daerah Bangka Belitung, Zainuddin Pay mengatakan bahwa terkait kasus dugaan korupsi aliran fee 20 persen proyek pemeliharaan rutin di PUPR Babel yang ditangani Kejati Babel, dirinya mengirimkan surat ke Jaksa Agung meminta penanganan kasus tersebut agar diambil alih oleh Kejagung.

Tidak hanya itu, Zainuddin Pay juga mengirimkan surat ke Presiden Jokowi, Ketua KPK dan Ketua Komisi III DPR RI agar mengawal penanganan kasus tersebut sehingga betul betul menjadi atensi bagi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Bangka Belitung.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi aliran fee 20 persen proyek pemeliharaan rutin TA 2021 PUPR Babel yang penanganannya oleh Kejati Babel, belum mentersangkakan Kepala Dinas PUPR Babel, Jnt kian disorot pegiat anti korupsi saat ini.

Sorotan ini tidak hanya datang dari pegiat anti korupsi Babel saja, namun juga menjadi sorotan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KMAKI).

Melalui Deputi KMAKI, Fery Kurniawan menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan langsung melakukan investigasi ke Provinsi Babel terkait sejumlah kasus dugaan korupsi terutama aliran fee 20 persen proyek rutin Dinas PUPR Babel.

BACA JUGA :  Disambangi PWI Babel, Rektor UBB Siap Bangun Kolaborasi

“Menunggu momen yang tepat, sebelum memasuki bulan puasa ini kita berharap akan kesana (Babel-red) terutama (melakukan investigasi-red) masalah proyek (rutin aliran fee 20 persen-red) di Dinas PUPR,” kata Fery saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan teleponnya, Jumat (04/02/2022).

Lebih lanjut dia menilai, hingga saat ini masih banyak dugaan kasus korupsi di Babel yang hingga saat ini belum ditangani secara tuntas dan transparan. Oleh sebab itu lah, dia mengungkapkan, pihaknya harus turun tangan untuk melakukan investigasi dugaan kasus korupsi di Dinas PUPR Babel.

“Kalau tidak kesana, kita hanya mendengar cerita saja. Jadi kita harus kesana untuk mengetahui dan menggali fakta seberapa besar dugaan kasus korupsi (Dinas PUPR) di Babel,” terangnya.

Sekedar informasi, penanganan kasus dugaan korupsi proyek rutin aliran fee 20 persen ini sudah berjalan kurang lebih dari enam bulan, terhitung bulan Agustus 2021. Namun hingga saat ini Kejati Babel baru menetapkan satu orang tersangka dengan inisial Sap.

BACA JUGA :  430 Barang Rampasan, Dimusnahkan Kejari Bangka Barat

“Menurut penilaian kami selaku LSM Anti Korupsi, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Babel masih lemah dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek rutin khususnya aliran fee 20 persen pada Dinas PUPR Babel, yang hingga saat ini Kejati Babel baru menetapkan satu orang tersangka, inisial Sap,” kata Zainuddin Pay saat dibincangi wartawan di kediamannya, Rabu (02/03/2022).

Tidak main-main, pria yang akrab disapa Bang Pay ini, melayangkan surat pengaduan yang ditujukan ke Presiden RI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Komisi III DPR RI, Jampidsus dan Jamwas Kejagung.

“Kita minta penanganan kasus dugaan korupsi aliran fee 20 persen proyek rutin tahun 2021 ini juga menjadi atensi Presiden, Jaksa Agung dan Jamwas serta KPK, karena kami tidak rela jika uang rakyat dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri sementara rakyat yang menderita,” tegasnya seraya menambahkan bahwa laporan pengaduan yang dilayangkan ke Presiden RI, Jaksa Agung, Ketua KPK dan Jampidsus serta Jamwas disertai dengan lampiran bukti-bukti berupa puluhan surat panggilan, surat penetapan tersangka, surat perintah penyelidikan dan penyidikan serta bukti lainnya.

BACA JUGA :  Pj Gubernur Babel Hadiri Rapat Koordinasi Internal Keuangan Pembangunan Daerah

Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah adanya laporan masuk ke Kejati Babel terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemeliharaan rutin di Dinas PUPR Babel hingga milyaran rupiah.

Seiring perkembangan penyelidikan, terungkap dari hasil pemeriksaan saksi menyebutkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi berupa aliran fee 20 persen pada proyek pemeliharaan rutin kepada Kadis PUPR Babel, Jnt.
Hal ini tertuang dalam BAP pemeriksaan di Kejati Babel, berdasarkan pengakuan dari anak buah Jnt sendiri.

Namun sejauh ini Kejati Babel baru menetapkan satu orang tersangka, yakni inisial Sap (47) dengan Surat Penetapan Tersangka Kajati Babel Nomor: PRINT-1094/L.9/Fd.1/11/2021 tanggal 29 November 2021.

Sementara itu, Kajati Babel, Daroe Tri Sadono saat dikonfirmasi berulang kali melalui pesan whatsapp, Kajati yang dilantik pada tanggal 29 Juli 2021 lalu ini hingga berita ini diturunkan tak kunjung memberikan tanggapannya.

Setali tiga uang, Kasi Penkum, Basuki Raharjo juga tak kunjung merespon konfirmasi wartawan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi berupa aliran fee 20 persen pemeliharaan rutin yang mengalir ke kepala dinas PUPR Babel, Jnt. (red)