Diskursus Kebiri Kimia: HAM dan Etika Kedokteran

oleh
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Anak (berusia 0-18 tahun) merupakan generasi penerus bangsa, yang secara konstitusional maupun hukum harus mendapatkan perlindungan, hal ini merupakan konsekuensi logis mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang melekat secara alamiah dalam diri anak (belum matang secara psikologis, mental, fisik dll).

Keterbatasan-keterbatasan tersebut, menjadikan anak sebagai golongan yang rawan menjadi korban tindak pidana khususnya kekerasan seksual. Realitasnya, menurut data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat 14.517 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2021, dimana hampir setengahnya merupakan kekerasan seksual.

Kondisi miris tersebut, mendorong peran negara untuk memberikan perlindungan kepada anak secara lebih rigid, salah satunya dengan melakukan kebijakan pidana untuk memberikan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia tertuang dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020, kebiri kimia diartikan sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, disertai rehabilitasi.

BACA JUGA :  Kemana Ucapan Karangan Bunga Selamat Berpisah dan Terimakasih Tertuju

Menurut Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (2) dan (3) PP Nomor 70 tahun 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui 3 tahapan, yakni: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Diskursus tindakan kebirin kimia kemudian memunculkan diskursus menarik. Di satu pihak, banyak yang mendukung guna memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak sekaligus memberikan jaminana perlindungan yang lebih rigid, di sisi lain, banyak pula pihak yang kontra, khususnya terkait aspek Hak Asasi Manusia. Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak sebagai eksekutor kebiri kimia, dengan alasan kebiri kimia bukan termasuk layanan medis.

Dua isu tersebut, menurut penulis dapat diselesaikan dengan pendekatan yuridis-konstitusional. Pertama, terkait isu HAM. Perlu diingat, secara konstitusional merujuk ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI tahun 1945, bahwa HAM bisa dibatasi dengan syarat ditetapkan dengan undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

BACA JUGA :  Penegakan Hukum dan Korupsi Ekstorsif

Dengan penjelasan tersebut, maka tindakan kebiri kimia bukanlah pelanggaran HAM sepanjang ditetapkan melalui undang-undang dan memenuhi dua alasan konstitusional sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Terkait alasan konstitusional untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil, maka landasan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual dengan kualifikasi tertentu dan memberikan perlindungan kepada anak karena meningkatnya masifisitas dan intensitas praktik kekerasan seksual terhadap anak pada prinsipnya telah memenuhi dua alasan konstitusional tersebut.

Kemudian terkait problematis penolakan IDI sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia dengan alasan bukan termasuk layanan medis yang mana merupakan kewajiban dokter sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan maupun Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang secara contrario dapat diartikan bahwa jika IDI melakukan kebiri kimia maka akan melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada prinsipnya dapat diselesaikan dalam perspektif yuridis.

Perlu dipahami bahwa undang-undang merupakan produk hukum hasil resultante antara eksekutif dan legislatif (perwakilan rakyat) yang menjadi landasan operasional dari konstitusi yang notabene merupakan hukum dasar. Oleh sebab itu, ketika undang-undang beserta aturan pelaksanaannya telah memberikan perintah, maka subyek hukum yang menjadi adresatnya memiliki kewajiban untuk melakukannya karena perintah tersebut telah memiliki legalitas dan legitimasi hukum sehingga ekses dari tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum (tidak melanggar aturan/tidak mendapatan sanksi hukum).

BACA JUGA :  Penegakan Hukum dan Korupsi Ekstorsif

Menurut Pasal 50 KUHP, bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Pasal 51 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dalam doktrin hukum pidana, kedua alasan tersebut merupakan alasan pembenar, yakni alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Oleh sebab itu, perintah kepada dokter sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 huruf b PP Nomor 70 tahun 2020 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 adalah tindakan yang memiliki basis legalitas hukum, karena merupakan perintah dan dilindungi oleh undang-undang sama seperti halnya tindakan menembak mati yang dilakukan oleh eksekutor hukuman mati. Jadi, tindakan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia bukanlah perbuatan yang melanggar hukum dan etika kedokteran, karena perbuatan tersebut merupakan perintah undang-undang.