Tindak Pidana Koneksitas

oleh
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Pada prinsipnya, wewenang peradilan untuk mengadili suatu perkara tindak pidana ditentukan oleh asas kompetensi. Baik asas kompetensi relatif maupun asas kompetensi absolut. Asas kompetensi relatif mengatur perihal tentang pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana.

Asas kompetensi relatif pada umumnya ditentukan oleh locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian perihal ketentuan ini, misalnya terkait faktor keamanan daerah atau terkait domisili sebagian besar saksi.

Sedangkan asas kompetensi absolut mengatur perihal domain wewenang suatu lembaga peradilan yang secara absolut tidak bisa diperiksa oleh lembaga peradilan lainnya. Misalnya tindak pidana militer, maka yang berwenang mengadili adalah peradilan militer bukan peradilan umum.

Hukum pidana pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum, obyeknya adalah KUHP dan subyeknya adalah masyarakat sipil pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus, obyeknya adalah UU hukum pidana di luar KUHP dan subyeknya adalah subyek hukum yang bersifat khusus baik karena status dan/atau kedudukannya, misalnya anggota militer yang tunduk terhadap yuridiksi peradilan militer.

Lalu bagaimana jika terjadi tindak pidana perbarengan (deelneming) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tunduk terhadap yuridiksi peradilan yang tidak sama, yakni peradilan umum dan peradilan militer? Siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili? Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang tunduk terhadap yuridiksi peradilan umum di satu pihak dan tunduk terhadap yuridiksi peradilan militer di sisi yang lain disebut tindak pidana koneksitas.

Menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Pasal 89 ayat (2) KUHAP “Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 (KUHP) dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Pasal 89 ayat (3) KUHAP “Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menteri Pertahanan) serta Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM).

Pasal 90 ayat (1) KUHAP “Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2)”.

Pasal 90 ayat (2) KUHAP “Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)”. Pasal 90 ayat (3) KUHAP “Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

Pasal 91 ayat (1) KUHAP “Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang”.

Pasal 91 ayat (2) KUHAP “Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Pasal 91 ayat (3) KUHAP “Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi”.

Berdasarkan pemarapan dari Pasal 89 hingga 91 KUHAP, maka pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara tindak pidana koneksitas ditentukan oleh segi kerugian yang ditimbulkan. Jika titik kerugian yang ditimbulkan mengarah pada kepentingan umum, maka akan diadili oleh pengadilan umum. Sedangkan jika titik kerugian yang ditimbulkan mengarah pada kepentingan militer, maka akan diadili oleh pengadilan militer.