PDKP dan Saksi-saksi Ini Ungkap Fakta-fakta Pelanggaran Hukum PT Pulomas

Lokal
Sidang perkara gugatan perdata terhadap PT Pulomas dan Pemkab Bangka di PN Sungailiat, Selasa (19/10/21).

FORUMKeadilanbabel.com, PANGKALPINANG – Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung kembali menghadirkan beberapa saksi dari masyarakat nelayan  Muara Air Kantung, Sungailiat dalam sidang perkara gugatan perdata kepada PT. Pulomas Sentosa dan Pemkab Bangka di Pengadilan Negeri Sungailiat, Bangka atas adanya dugaan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan PT Pulomas, Selasa (19/10/21).

Sidang yang dengan agenda pemeriksaan bukti saksi dari penggugat Rahman, nahkoda sekaligus pemilik kapal Restu Ilahi berkapasitas 5GT yang kapalnya terbalik dan tenggelam di muara Air Kantung Sungailiat pada tanggal 13 Januari 2021. menghadirkan saksi Herman selaku saksi yang melihat langsung peristiwa tenggelamnya kapal Restu Ilahi saat hendak masuk muara Air Kantung Sungailiat.

Herman dalam persaksiannya, mengungkapkan jika peristiwa tenggelamnya kapal Restu Ilahi betul betul terjadi di depan mata dia.

“Bahkan saya sempat berupaya untuk menyelamatkan kapal itu. Tapi karena arusnya kencang, upaya kami tidak berhasil,” jawab Herman saat dicecar pertanyaan oleh perwakilan tergugat 2 (Pemkab Bangka).

Herman kembali mengatakan jika penyebab tenggelamnya kapal Restu Ilahi tersebut lantaran muara Air Kantung sempit dan dangkal ditambah dengan faktor arus yang kencang akibatnya kapal sangat sulit melewati muara tersebut.

BACA JUGA :  Tidak Makan Nasi, Antara Sehat dan Gaya Hidup

“Penyebabnya ya muara itu sempit dan dangkal serta adanya arus kencang sehingga kapal Restu Ilahi itu tenggelam dan pecah,” aku Herman.

Lantas apa yang menyebabkan muara tersebut dangkal dan sempit? Saksi Raman menjawab ” Karena adanya gunung pasir di sisi kanan kiri muara itu, yang setiap saat longsor. Kalau paginya dikeruk dengan PC maka sorenya longsor lagi dan menutupi alur muara. Begitu seterusnya” ungkap saksi Herman yang mengaku sebagai Abk  sejak 2012 ini.

Sementara itu, di luar persidangan,  ketua Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKPJ, John Ganesha Siahaan saat diwawancarai sejumlah media mengakui jika persoalan pekerjaan pengerukan alur muara Air Kantung oleh PT Pulomas saat ini proses gugatan perdata sudah masuk pada proses pemeriksaan para saksi.

“Kita di dalam gugatan hari ini membawa fakta-fakta tentang pembiaran berlarut atas tumpukan pasir di Muara Air Kantung, kemudian kecelakaan dan adanya ancaman serius yang terjadi disitu yang membahayakan manusia, saya bisa menggambarkan bahwa pada saat saksi (nelayan-red) ini menolong kapal (kandas-red), badannya terbentur. Setahu kami itu dua unsur yang tertulis dalam hukum lingkungan kita sebagai syarat sah dicabutnya perizinan terhadap pelaku (PT. Pulomas-red),” kata Ketua Perkumpulan PDKP Babel, John Ganesha Siahaan kepada wartawan usai menghadiri sidang di PN Sungailiat, Selasa (19/10/2021).

BACA JUGA :  Gelar Reses di Kediamannya, Rendra Basri akan Tindak Lanjuti Aspirasi Warga

Dia menjelaskan, aktivitas PT. Pulomas Sentosa ini telah menimbulkan keberadaan dua bukit tumpukan pasir  di ujung Muara Air Kantung yang merupakan satu-satunya alur perairan bagi kapal nelayan untuk memasuki Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Namun demikian, dia mengungkapkan masih saja ada sejumlah masyarakat sekitar yang mendukung kegiatan perusahaan tersebut.

“Mengenai adanya masyarakat yang pro, saya itu karena ketidaktahuan duduk perkara. Namun setelah hari ini muara dalam keadaan rusak lantaran pencabutan izin PT. Pulomas. Sejak awal gubernur telah mengeluarkan sanksi administrasi kepada PT. Pulomas kan sudah jelas kami minta agar tidak lagi menempatkan pasir di Alur Muara Air Kantung,” ujarnya.

Saksi Andi Hamsah

Sementara salah satu saksi dari nelayan setempat, Andi Hamsah menambahkan, keberadaan tumpukan pasir di Alur Muara Air Kantung telah meresahkan masyarakat nelayan karena tidak sedikit kapal nelayan yang kandas saat melintas di lokasi itu.

BACA JUGA :  Bangka Tengah Raih Juara Umum MTQH X Tingkat Provinsi Babel

“Setiap ada kerusakan di muara, hancur kapal tidak ada satupun yang bertanggung jawab termasuk PT. Pulomas. Jadi saya hadir di pengadilan ini bukan hanya sekedar mau bersaksi tapi saya ingin menjelaskan yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Selama PT. Pulomas bertahta di muara seperti itu lah keadaannya,” terang Andi.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Erzaldi telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/720/DLHK/2021 tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha kepada PT Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nomor 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tentang pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP nomor 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang pemberian izin lingkungan kegiatan normalisasi alur, muara dan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kabupaten Bangka oleh PT Pulomas Sentosa. (red02)

Editor: Romli