Hadi Susilo Minta Kajati Berikan Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Fee 20 Persen Proyek Rutin PUPR Babel

Hukum
Ketua LSM AMAK Babel, Hadi Susilo

FORUMKeadilanbabel.com, PANGKALPINANG – Kendati sudah 2 bulan penanganan kasus dugaan fee 20 persen proyek rutin tahun 2021 Dinas PUPR Babel oleh Pidsus Kejati Babel, namun hingga saat ini pihak kejati Babel belum memberikan sinyal jika kasus dugaan tipikor tersebut akan naik ke penyidikan alias jalan di tempat.

Demikian pandangan yang disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amak) Babel Hadi Susilo saat dibincangi wartawan, Senin (18/10/21) siang.

Menurut Hadi, seharusnya memasuki bulan kedua perkembangan penyelidikan kasus tersebut sudah dapat diketahui progres penyelidikannya, apakah naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya.

“Kami terus memantau, kami menilai saat ini kasus tersebut seperti jalan di tempat, harusnya memasuki bulan kedua dapat diketahui progres penyelidikannya, apakah naik ke penyidikan atau dihentikan,” ucapnya.

BACA JUGA :  Kado Hari Anti Korupsi, Kejati Babel Siap Umumkan Tersangka PUPR

Lebih lanjut dikatakan aktivis yang dikenal vokal menyuarakan soal pemberantasan korupsi di Babel ini, jika berkaca pada penanganan kasus dugaan korupsi BRI Pangkalpinang dan BPRS Cabang Toboali, pihak Kejati Babel terkesan agresif dalam menaikkan status penyelidikan ke penyedikan, namun dalam kasus dugaan korupsi berupa aliran fee 20 persen dana proyek rutin tahun 2021 Dinas PUPR Babel justru terkesan jalan di tempat.

“Jujur, kami mencermati penanganan kasus dugaan tipikor BRI Pangkalpinang dan BPRS Cabang Toboali prosesnya cepat, pihak Kejati tak butuh waktu lama untuk menetapkan tersangkanya. Namun di kasus ini (dugaan aliran fee 20 persen, red) justru terkesan jalan di tempat,” ungkap Hadi.

BACA JUGA :  Kado Hari Anti Korupsi, Kejati Babel Siap Umumkan Tersangka PUPR

Oleh karenanya, Hadi berharap, Kajati Babel Daroe Tri Sadono dapat segera memberikan kepastian hukum soal kasus dugaan fee 20 persen proyek rutin.

“Tentunya kami berharap Kajati Babel dapat memberikan kepastian hukum soal kasus dugaan fee 20 persen dan Kajati Babel harus tegas dalam penanganan kasus dugaan fee 20 persen,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Daroe Tri Sadono mengatakan penyidik masih mendalami fakta terkait adanya informasi yang menyebutkan bahwa ada aliran dana fee proyek rutin tahun 2021 sebesar 20 persen kepada Kepala Dinas PUPR Babel.

“Kita sama tunggu pendalaman fakta (aliran dana fee 20 persen-red) oleh Tim,” kata Daroe kepada media ini, Senin (13/9/21).

BACA JUGA :  Kado Hari Anti Korupsi, Kejati Babel Siap Umumkan Tersangka PUPR

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tipikor berupa aliran fee 20 persen dari dana proyek pemeliharaan rutin TA 2021 di dinas PUPR Babel ke kepala dinas JA terkuak berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ASN PUPR yang diperiksa penyidik Pidsus Kejati Babel. (red 01)

Editor: Romli