Diduga Terlibat Kasus Korupsi Gas Bumi, Kedua Direktur BUMD Ini Ditetapkan Tersangka

Hukum
Ist

FORUMKeadilanbabel.com, Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perjanjian kontrak pembelian gas bumi antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

Dikutip dari FORUM Keadilan, Kapus Penkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada konferensi pers, Rabu (8/9/2021) kemarin mengatakan jika pihaknya telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembelian Gas Bumi.
“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 2 orang tersangka terkait Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019,” kata Leonard.

Mantan Kajari Pangkalpinang ini mengungkapkan, dua tersangka itu adalah CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak tahun 2008 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel telah menandatangani perjanjian Kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 22/F.2/Fd.2/09/2021 tanggal 08 September 2021.

BACA JUGA :  Kasus Dugaan Tipikor Aliran Fee 20 Persen, Pay Ingatkan Kajati Soal Pesan Pesan Jaksa Agung

Tersangka kedua, yaitu AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) sejak tahun 2009 dan juga merangkap sebagai Direktur PT. PDPDE Gas sejak tahun 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak tahun 2014, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 23/F.2/Fd.2/09/2021 Tanggal 08 September 2021.

Caca dan A. Yaniarsyah, lanjut Leonard, langsung ditahan di rumah tahanan yang berbeda. “Untuk saudara CISS, ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, dan saudara AYH ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya ditahan selama 20 hari terhitung sejak hari ini, 8 September hingga 28 September,” terang Leonard. “Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami penyidikan untuk menemukan tersangka lainnya yang diduga ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019,” sambungnya.

BACA JUGA :  Tentukan Persentase Pemberian "Fee" Setiap Nilai Proyek, Bupati dan 3 Pejabat PUPR Muba Jadi Tersangka Korupsi

Diketahui, kasus ini berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel. Hak jual ini merupakan participacing interest PHE 50 persen, Talisman 25 persen, dan Pacific Oil 25 persen yang diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemprov Sumsel.

Namun, pada praktiknya bukan Pemprov Sumsel yang menikmati hasilnya. Justru PT PDPDE Gas yang merupakan rekanan yang diduga telah menerima keuntungan fantastis selama periode 2011-2019. PDPDE Sumsel yang mewakili Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp 38 miliar dan dipotong utang saham Rp 8 miliar. Pendapatan bersihnya sekitar Rp 30 miliar selama 9 tahun. Sebaliknya, BUMD Sumatera Selatan ini mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan gas bumi bagian negara ini. Diduga selama kurun waktu 8 tahun, pendapatan kotor sekitar Rp 977 miliar, dipotong dengan biaya operasional, bersihnya kurang lebih Rp 711 miliar. (FK)