Pangkalpinang, FKB — Di tengah pandemi Covid 19 roda pemerintahan Kota Pangkalpinang bisa tetap bergerak walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan. Ada tekanan dari sektor pendapatan maupun belanja yang mengharuskan kita semua eksekutif maupun legislatif berusaha mencari cara agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah pandemi ini.
Demikian disampaikan Rio Setyady selaku Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dalam sidang Paripurna DPRD di Ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (26/7/21).
Dikatakan Rio, setelah pihaknya mendengarkan laporan badan anggaran dan setelah melalui pencermatan dan pembahasan maka pihaknya menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut.
“Aspek pendapatan daerah secara umum Realisasi Pendapatan Daerah melampaui target sebesar 843, 378 miliar dari target 838,09 miliar namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 916 miliar disebut menurun,” ungkap Rio.
Selanjutnya, kata Rio, fraksi PKS dapat memaklumi kondisi tersebut dan mengapresiasi kerja pemerintah daerah dalam mengejar pendapatan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia dikarenakan pandemi Covid 19.
“Kami berharap pemerintah daerah jika hendaknya harus melakukan Inovasi dan melakukan terobosan mencari sumber baru bagi pendapatan daerah dan melakukan optimalisasi aspek belanja daerah belanja daerah diterbitkan pada tahun 2020 adalah sebesar 975,073 miliar dan hanya terealisasi sebesar 887,559 miliar,” pinta Rio.
Lagi, kata Rio, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja pemerintah sudah menunjukkan perbaikan walaupun belum optimal dan banyak anggaran yang belum terealisasi
“Kami melihat program dan kegiatan masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat, program dan kegiatan masih berkutat pada program dan kegiatan rutin yang ada,” Sebutnya.
Rio Setyady juga menyebutkan perencanaan dan rencana strategis yang belum sinkron dengan RPJMD dan visi misi Walikota Pangkalpinang yang berkaitan dengan LHP BPK.
“Fraksi PKS juga mengapresiasi pemerintah kota yang telah mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK yang keempat kalinya sungguh prestasi yang sangat membanggakan semenjak adanya Kota Pangkalpinang dan semoga ini menjadi Semangat bagi pemerintah pemerintahan Bapak Maulan Aklil untuk membuat lebih baik lagi kedepannya,”tegasnya.
Ia juga menambahkan dalam hal pelaksanaan Perda ada beberapa Perda yang tetap menjadi catatan penting bagi pihaknya yaitu pada Perda yang berkaitan dengan pengendalian penertipan pengemis dan gelandangan yang masih banyak di Kota Pangkalpinang terutama di bagian persimpangan lampu merah di Kota Pangkalpinang di alun-alun kota dan berbagai tempat wisata yang lainnya
“Kami menyoroti Perda RTRW tahun 2012 terkait dengan RTH yang masih belum konsisten dalam penegakannya dan harus segera mendapatkan kebijakan yang tegas baik dan profesional,” tandasnya. (Yuko)
