Warga Teluk Kelabat Dalam Meminta Sesama Penambang Jangan Saling Ganggu dan Sikap Adil Dari Aparat Desa Serta Penegak Hukum

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Riau Silip – Pasca penertiban tambang di wilayah Teluk Kelabat Dalam oleh aparat penegak hukum baru-baru ini membuat para penambang yang nota benenya warga pribumi Desa Pangkal Niur dan Berbura (Bernai, Buhir dan Rambang) bersuara. Mereka meminta agar sesama penambang jangan saling ganggu, dan kepada aparat Desa serta penegak hukum agar berlaku adil dalam menyikapi permasalahan penambangan di wilayah teluk Kelabat Dalam.

Permintaan tersebut berasal dari penambang daerah Pulau Kianak, Tanjung Sunur, Pulau Dante, dan Tanjung Rusung kepada aparat Desa dan penegak hukum agar bersikap adil dan tidak tebang pilih dengan kelompok tertentu yang selama di kuasai oleh oknum bernama Johan yang terkesan ingin menguasai seluruh wilayah penambangan tersebut, padahal semua kegiatan tersebut sama ilegalnya.

Demikian di ungkapkan perwakilan warga penambang bernama Amir yang merupakan putra asli Pangkal Niur meski secara identitas ia merupakan warga Berbura.

Menurut Amir, meskipun kegiatan tersebut masih ilegal dirinya yang mewakili penambang pribumi menyatakan akan tetap menambang.

“Saya selaku penambang pribumi di wilayah Teluk Kelabat Dalam, apa pun resikonya kami akan tetap menambang karena di masa susah seperti sekarang ini dengan cara menambang inilah solusi dan sumber penghidupan bagi kami untuk menapkahi keluarga,” tandasnya, Jum’at (9/4/21).

Oleh sebab itu, kata Amir, pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk tidak menganggunya.

“Kami mohon kepada pihak Pemerintah, khususnya Pemerintah Desa dan juga sesama penambang dan umumnya kepada aparat penegak hukum jangan ganggu kami. Karena selama ini kami tahu di wilayah Teluk Kelabat Dalam tersebut hampir semuanya di kuasai oleh oknum bernama Jhn sehingga warga yang lain bila ingin menambang selalu merasa terusik oleh oknum tersebut,” tegas Amir.

Dikatakan Amir, sejak adanya aktifitas tambang di wilayah Teluk Kelabat Dalam yang dinaungi oknum tersebut, belum pernah ada sanksi tegas.

“Sepengetahuan saya selama aktifitas di bawah naungan oknum Johan tersebut buktinya aman-aman saja. Karena saya juga pernah bekerja sama dengan oknum Jhn. Jadi saya tahu betul siapa oknum Jhn tersebut, akan tetapi ketika kita ingin berdiri sendiri, merangkul warga pribumi, mengakomodir para nelayan kontribusinya jelas, baik untuk desa, untuk masjid. Oknum tersebut justru berbagai cara agar kegiatan kita tidak berjalan kondusip dan seolah-olah tidak ingin bila aktifitasnya tersaingi,” ungkap Amir.

Masih menurut Amir sebelum adanya penertiban oleh tim gabungan, pihaknya aman-aman saja.

“Saat kegiatan kami berlangsung sebelum.ada penertiban beberapa waktu lalu kami dan nelayan aman-aman saja, dan para nelayan tidak merasa terganggu. Terbukti mereka membuka diri dengan kami selaku penambang yang khususnya warga pribumi, nelayan juga ada yang bantu kami ketika usai menjaring ikan, nelayan main ke pos pam kami, dan mereka bagi hasil tangkapannya seperti udang, ikan dan begitupun sebaliknya. Ketika kami mendapatkan rejeki dari menambang kami juga bantu mereka lebih dari nilai tangkapan mereka dan mereka (nelayan) membuka diri, artinya antara kami selaku penambang dan mereka selaku nelayan saling mensuport dan tidak ada masalah dan sembari berharap agar kedepannya wilayah tersebut di jadikan wilayah penambangan rakyat,” harap Amir.

Amir kembali mengingatkan pemerintah untuk tidak mengganggunya.

“Sekali lagi jangan ganggu kami, sekali lagi kami mohon kepada pihak Pemerintah, khususnya Pemerintah Desa, sesama penambang, aparat penegak hukum jangan ganggu kami, kalau mau ditertibkan semua di tertibkan jangan ada kesan tebang pilih, dan tutup semua kegiatan di wilayah tersebut karena semuanya ilegal,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Eko selaku penambang pribumi, dirinya tetap menambang.

“Apapun resikonya kami tetap menambang karena untuk saat kondisi sekarang ini hanya dengan menambang lah kami menapkahi keluarga, dan sebentar lagi akan datang bulan puasa serta lebaran. Kalau aktifitas kami di hentikan lantas siapa yang akan memberikan napkah kepada keluarga kami?” tanya Eko.

Eko menegaskan jika antara penambang dengan nelayan tidak ada masalah.

“Yang jelas antara kami dengan nelayan tidak ada masalah dan ada batas-batasnya yang tidak kami ganggu. Hal ini terbukti beberapa waktu yang lalu ketika kami menambang justru para nelayan juga datang kepada pos pam kami, dan kami bantu juga dari hasil timah yang didapat dan begitu pun sebaliknya,ketika nelayan pulang menjaring ikan, mereka juga berbagi dengan kita, artinya tidak ada masalah, dan berharap kepada Pemerintah Desa ketika hal tersebut sudah kondusif jangan lagi dipermasalahkan dan berharap kedepannya lokasi tersebut agar di jadikan wilayah penambangan rakyat,” pinta Eko juga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Jhn yang disebut-sebut selaku penguasa lokasi yang di maksud, sudah di upayakan konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu(10/04/21) namun belum memberikan sanggahannya. (Tami)