Teori Hukum Integratif

Lokal
Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Secara konseptual, pengertian hukum dapat dikelompokkan dalam 3 tinjauan perspektif. Pertama, secara filosofis. Hukum merupakan asas keadilan dan asas kebenaran yang bersifat kodrati dan universal.

Kedua, secara yuridis. Hukum merupakan seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan formal yang bersifat in abstracto dan putusan pengadilan yang bersifat in concreto.

Ketiga, secara sosiologis. Hukum merupakan pola-pola perilaku sosial yang melembaga dan eksis sebagai sebuah variabel sosial yang empirik (law in society) dan manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial dalam interaksi antar mereka (law in human action).

Ketiga distingsi konseptual hukum di atas kemudian dapat kelompokkan dalam 3 dimensi sistematik hukum. Pertama, hukum sebagai sistem nilai (law in mind). Merupakan asas keadilan dan asas kebenaran yang bersifat abstrak-sistematik dan digunakan sebagai basic values dalam pembentukan hukum positif.

Dalam konteks tata hukum Indonesia, maka Pancasila sebagai dasar negara pada prinsipnya merupakan sistem nilai yang (seharusnya) menjadi nilai dasar dalam setiap pembentukan hukum di Indonesia.

Kedua, hukum sebagai sistem norma (law in book). Merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan formal maupun putusan pengadilan konkret yang mengejawantah sebagai sumber hukum formal (tempat dimana kita menemukan hukum yang berlaku). Law in book pada prinsipnya merupakan derivasi secara lebih teknis dari pada pengejawantahan law in mind.

Dalam konteks tata hukum Indonesia, segala peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (seharusnya) merupakan kristalisasi dari pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan grundnorm bagi bangsa Indonesia sekaligus sumber dari segala sumber hukum.

Ketiga, hukum sebagai sistem perilaku (law in action). Merupakan pola perilaku sosial yang terlembaga eksis dan empirik serta manifestasi-manifestasi simbolik dalam interaksi sosial. Law in action pada prinsipnya merupakan ekspresi praksis dari pada aktor-aktor sosial dalam mengejawantahkan law in book (hukum formal yang berlaku). Di mana law in book tersebut (seharusnya) merupakan derivasi dari law in mind.

Romli Atmasasmita dalam buku Teori Hukum Integratif (2012) mengatakan Pancasila sebagai sistem nilai (law in mind) harus mawujud dalam sistem norma (law in book) dari suatu produk legislasi dan sistem perilaku (behaviour) dari aparatur penegak hukum dan masyarakat sebagai derivative value.

Ketiganya harus membentuk relasi hierarkhis dan interaksionis agar hukum dapat bekerja secara fungsional.

Relasi hierarkhis dan interaksionis antara hukum sebagai sistem nilai, hukum sebagai sistem norma, dan hukum sebagai sistem perilaku adalah inti dari pada ajaran teori hukum integatif, yang oleh Romli Atmasasmita ditransformasikan sebagai teori prismatik antara teori hukum pembangunan (Prof. Mochtar Kusumaatmadja) dan teori hukum progresif (Prof. Satjipto Rahardjo).

Teori hukum integratif melahirkan preposisi dasar “Hukum sebagai sistem norma akan kehilangan arti dan makna dalam kenyataan sosial jika tidak diwujudkan sebagai sebuah sistem perilaku (taat hukum) oleh adresat hukum, hukum yang dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku yang digunakan sebagai alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial akan kehilangan rohnya jika mengabaikan sistem nilai (Pancasila) yang merupakan grundnorm, jiwa bangsa, serta puncak abstraksi dari pada nilai kesusilaan bangsa.

Di Indonesia, problematika laten terkait dimensi sistematik hukum sendiri adalah mengenai lemahnya pengejawantahan hukum sebagai sistem norma dan sistem perilaku. Misalnya, KUHP sebagai induk dari hukum pidana materil Indonesia merupakan warisan dari pada produk hukum kolonial Belanda yang tentu asimetris dengan ghiroh Pancasila sebagai law in mind. Kemudian, hukum sebagai sistem norma juga seringkali tidak mampu dipraksiskan sebagai sistem perilaku (behaviour/law in action) oleh aparatur penegak hukum dan masyarakat yang kemudian dinarasikan melalui jargon-jargon sarkastik seperti “Hukum ada untuk dilanggar”, ”UUD (ujung-ujungnya duit)”, “KUHP (kasih uang habis perkara)” dan lain lain.(**)