Caption: Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat saat ini terus berlangsung hampir tak ada kendala. (Rudy).

Mega Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Bangka Barat Senilai Rp.108 Miliar Minim Humas

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Muntok — Lazimnya proyek-proyek besar yang menyertakan humas dalam manajemen pekerjaan, Mega Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu lokasi di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat senilai Rp.108 Miiliar yang anggarannya berasal dari Kementrian Perhubungan justru minim informasi karena nihilnya pejabat humas.

Di kawasan proyek ini tidak ada pejabat humas atau staf khusus dikarenakan memang kosong Sumber Daya Manusia nya (SDM) yang bisa memberikan keterangan secara resmi ke publik terkait perkembangan pelaksanaan tahapan fisik pekerjaan proyek tersebut.

Sejumlah pejabat di lapangan pun mengaku tak berwenang jika dimintai konfirmasi. Kebekuan informasi ini kemarin baru menjadi cair ketika pejabat pelaksana lapangan Hartoyo memberanikan diri menjelaskan hanya pertanyaan yang berkaitan dengan teknis pekerjaan.

Forumkeadilanbabel.com, Selasa, (23/12/2021), menyempatkan diri berbincang-bincang dengan Hartoyo di base camp proyek ini terkait progress yang sudah dicapai.

Hartoyo mengungkapkan, sejauh ini hampir tak ada kendala baik cuaca maupun material terkait pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular yang direncanakan kedepannya untuk kapasitas kapal 5.000 DWT ini.

Proyek pembangunan pelabuhan Tanjung Ular ini kata Hartoyo, dialokasikan Rp. 94 Miliar khusus untuk kegiatan fisik dan merupakan proyek multyyears yang kontraknya direncanakan berakhir hingga Desember 2022 nanti, dan dikerjakan secara konsorsium oleh dua perusahaan.

Proyek ini dikerjakan oleh tenaga-tenaga terampil perusahaan terutama untuk jenis pekerjaan laut. Sementara untuk area darat rencananya akan melibatkan tenaga lokal.

“Untuk tenaga kerja kalau sisi lautnya tidak ada yang dari lokal. Kecuali yang sudah biasa, karena resiko. Tapi kalau sisi darat bisa saja, misalnya pembangunan rumah, pondasi,” terang Hartoyo.

Kendati demikian, kata Hartoyo dirinya tidak bisa memutuskan sub bidang pekerjaan yang diberikan kepada tenaga okal karena dirinya harus berkonsultasi dengan mandor selaku penanggung jawab di lapangan. (Rudy).