Menkopolhukam Mahfud MD Bolehkan Berdirinya Front Persatuan Islam

Nasional
Motto Front Persatuan Islam

Selepas pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) kini muncul nama baru, Front Persatuan Islam (FPI). Kini, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persatuan Islam, yang disingkat FPI juga Kendati Front Persatuan Islam merupakan nama baru dari Front Pembela Islam, pemerintah masih membolehkannya. Menko Polhukam Mahfud MD membolehkan Front Persatuan Islam berdiri.

Mahfud menjelaskan dalam konstitusi, warga negara tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru. “Menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan,” kata Mahfud kepada wartawan Kamis (31/12/2020).

Mahfud menuturkan setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi. Organisasi apapun, kata Mahfud, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemerintah tidak boleh melarang. Itu hak konstitusional. Jadi boleh membentuk organisasi apa pun selama tidak melanggar hukum,” tuturnya.

Mahfud menyampaikan dalam membentuk suatu organisasi, tidak harus ada izin. Namun Mahfud mengingatkan jika pemerintah bisa melarang organisasi untuk berkegiatan apabila diketahui melanggar ketentuan hukum serta mengganggu ketertiban umum.

BACA JUGA :  Survei WRC : Airlangga Masih Jadi Capres Favorit Masyarakat
Menkopolhukam Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan//ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/pd/15.

“Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XI/2013 Pemerintah bisa melarang dilakukannya kegiatan organisasi yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud mencontohkan beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara spontan. Organisasi itu sebut Mahfud seperti organisasi ronda di kampung hingga organisasi kumpulan motor gede (moge).

“Nyatanya banyak organisasi yang dibentuk spontan seperti organisasi ronda di kampung, organisasi gowes di kelurahan, organisasi moge di kota. Itu semua boleh, asal jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya ditindak secara hukum dan pemerintah akan tegas untuk itu,” imbuhnya.

Sikap Polisi Terhadap Front Persatuan Islam

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) enggan mengomentari lebih jauh terkait pergantian nama Front Pembela Islam (FPI) setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) pembubaran dari pemerintah. Setelah mengganti nama, kini FPI adalah singkatan dari Front Persatuan Islam.

BACA JUGA :  Survei WRC : Airlangga Masih Jadi Capres Favorit Masyarakat

“Kita sekarang fokus bahwa surat keputusan bersama itu, bahwa menyangkut dengan kegiatan Front Pembela Islam atribut maupun simbol-simbol FPI, kita fokus pada keputusan bersama tersebut,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (31/12).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar pengumuman terkait status FPI. Pemerintah resmi melarang FPI. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi biasa,” tegas Mahfud MD.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD, menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Itu karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri. Sementara masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya berlaku hingga 20 Juni 2019.

BACA JUGA :  Survei WRC : Airlangga Masih Jadi Capres Favorit Masyarakat

Menanggapi pembubaran itu, sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Dalam keterangan tertulisnya, mereka menilai SKB pembubaran FPI adalah sebagai bentuk pengalihan issue dan obstruction of justice terhadap peristiwa pembunuhan enam anggota Front Pembela Islam dan bentuk kezaliman yang nyata terhadap Rakyat sendiri.

“Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tulis keterangan tertulis yang diterima awak media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.